BW Sindir Mahfud Tak Beri Solusi Soal DPT Palsu
CNN Indonesia
Senin, 24 Jun 2019 14:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyindir Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang menganggap persoalan KTP palsu sebagai masalah biasa. Menurut Bambang, seharusnya seorang ahli yang tahu masalah itu memberikan solusi.
"Ada salah seorang ahli, seorang senior mantan pimpinan di MK. 'Oh kalau yang soal NIK, DPT, itu setiap pemilu ada'. Pernyataan ini menurut saya bukan pernyataan seorang ahli yang sangat simplisit dan tidak pantas dikutip," kata Bambang di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (24/6).
Bambang menganggap seorang ahli mestinya tidak sekadar bicara demikian. Dia menilai alangkah baiknya jika ada solusi yang disodorkan agar masalah serupa tidak kembali ditemui dalam pelaksanaan Pemilu.
"Itu sama juga dia mengatakan kejahatan sudah terjadi dari bertahun-tahun lalu dan itu tidak apa-apa," kata Bambang.
"Kalau tahu ada masalah, dia harusnya mengajukan solusi bukan kemudian menjustifikasi masalah ini," lanjutnya.
Bambang tidak menyebut nama Mahfud secara gamblang. Namun, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa orang yang disinggung Bambang adalah Mahfud.
"Itu pernyataan Pak Mahfud," tutur Dahnil.
Bambang lantas bercanda ketika Dahnil menegaskan nama Mahfud. Seraya terkekeh, Bambang menganggap Dahnil yang dapat dipersoalkan jika Mahfud merasa namanya dicemarkan.
"Jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud itu, Dahnil yang mengatakan. Kalau ada pencemaran nama baik siapa tersangkanya sudah jelas," ucap Bambang.
Sebelumnya, Mantan Ketua MK Mahfud MD menganggap dugaan KTP palsu merupakan persoalan yang biasa ditemukan dalam sengketa hasil pemilu. Mahfud bicara demikian menanggapi dugaan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) siluman yang dipaparkan saksi Prabowo-Sandi di MK.
"Data (dugaan KTP palsu) seperti itu selalu terjadi di dalam setiap sengketa pilpres maupun sengketa pilkada," ujarnya usai Halal Bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Grand Melia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Mahfud menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai ketua MK periode 2008-2011 lalu. Mahfud mengaku menemukan persoalan KTP palsu dalam sengketa hasil pemilihan umum yang dibawa ke MK.
Mahfud, masih menceritakan pengalamannya, lantas meminta Mendagri 2009-2014 Gamawan Fauzi untuk memberikan keterangan. Akan tetapi, Gamawan tidak bisa menjelaskan soal dugaan data palsu tersebut.
"Saya ngadili itu banyak, dulu ada bahwa sekian ribu DPT itu tanggal lahirnya sama, kita duga palsu, kita panggil waktu itu Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi, kok bisa KTP tanggal lahirnya sama berarti ini palsu tapi di lapangan orangnya ada, cuma sekian ribu KTP itu tanggal lahirnya sama, enggak bisa jelaskan Mendagri," kata Mahfud.
(bmw/ain)
"Ada salah seorang ahli, seorang senior mantan pimpinan di MK. 'Oh kalau yang soal NIK, DPT, itu setiap pemilu ada'. Pernyataan ini menurut saya bukan pernyataan seorang ahli yang sangat simplisit dan tidak pantas dikutip," kata Bambang di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (24/6).
Bambang menganggap seorang ahli mestinya tidak sekadar bicara demikian. Dia menilai alangkah baiknya jika ada solusi yang disodorkan agar masalah serupa tidak kembali ditemui dalam pelaksanaan Pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tahu ada masalah, dia harusnya mengajukan solusi bukan kemudian menjustifikasi masalah ini," lanjutnya.
"Itu pernyataan Pak Mahfud," tutur Dahnil.
Bambang lantas bercanda ketika Dahnil menegaskan nama Mahfud. Seraya terkekeh, Bambang menganggap Dahnil yang dapat dipersoalkan jika Mahfud merasa namanya dicemarkan.
"Jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud itu, Dahnil yang mengatakan. Kalau ada pencemaran nama baik siapa tersangkanya sudah jelas," ucap Bambang.
Lihat juga:BW Usul MK Perintahkan Audit Forensik IT KPU |
 Mahfud MD. CNN Indonesia/Hesti Rika |
Sebelumnya, Mantan Ketua MK Mahfud MD menganggap dugaan KTP palsu merupakan persoalan yang biasa ditemukan dalam sengketa hasil pemilu. Mahfud bicara demikian menanggapi dugaan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) siluman yang dipaparkan saksi Prabowo-Sandi di MK.
"Data (dugaan KTP palsu) seperti itu selalu terjadi di dalam setiap sengketa pilpres maupun sengketa pilkada," ujarnya usai Halal Bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Grand Melia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Mahfud menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai ketua MK periode 2008-2011 lalu. Mahfud mengaku menemukan persoalan KTP palsu dalam sengketa hasil pemilihan umum yang dibawa ke MK.
Mahfud, masih menceritakan pengalamannya, lantas meminta Mendagri 2009-2014 Gamawan Fauzi untuk memberikan keterangan. Akan tetapi, Gamawan tidak bisa menjelaskan soal dugaan data palsu tersebut.
"Saya ngadili itu banyak, dulu ada bahwa sekian ribu DPT itu tanggal lahirnya sama, kita duga palsu, kita panggil waktu itu Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi, kok bisa KTP tanggal lahirnya sama berarti ini palsu tapi di lapangan orangnya ada, cuma sekian ribu KTP itu tanggal lahirnya sama, enggak bisa jelaskan Mendagri," kata Mahfud.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK