45 Ribu TNI-Polri Jaga KPU Saat Penetapan Pemenang Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut sebanyak 45 ribu personel gabungan polisi-TNI akan menjaga keamanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penetapan pemenang pemilihan presiden yang akan digelar Minggu (30/6).

Jumlah tersebut sama dengan jumlah personel saat mengamankan aksi sejak 21 Mei lalu hingga sidang sengketa hasil pemilihan presiden.

Lihat juga: Polisi Tangkap Pengelola Akun Youtube Muslim Cyber Army

"Untuk proses Hari Minggu perkuatan cukup banyak. Sampai hari ini Polri dan TNI standby, siap total hampir 45 ribu dengan perlengkapannya. Menurut saya sudah cukup aman," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

Tito mengatakan sebaiknya masyarakat melihat penetapan pemenang Pilpres melalui siaran televisi. Dia pun mengimbau supaya tidak ada gerakan massa ke KPU.

Hal tersebut untuk mengantisipasi kerawanan disusupi pihak ketiga atau pihak yang ingin membuat kerusuhan.

"Sepanjang bertentangan dengan konstitusi kita anggap aksi ilegal, melanggar hukum dan pasti kita akan lakukan tindakan tegas," tuturnya.

Lihat juga: TKN Berharap Jokowi dan Prabowo Bertemu Saat Penetapan di KPU

Meski demikian, Tito mengatakan pihaknya akan menghindari upaya paksa dengan kekerasan.

Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 27 Juni lalu. 

"Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan MK yang dibacakan Anwar dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.

KPU akan menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres terpilih usai putusan MK yang dibacakan pada 27 Juni lalu. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tak wajib menghadiri prosesi rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU.

Lihat juga: Petinggi Gerindra Tolak Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi

(gst/wis)