Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
Bambang Soesatyo menyarankan pemerintahan baru
Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertimbangkan pembentukan Kementerian Kebahagiaan dan Toleransi. Tugas kementerian itu untuk mewujudkan Indonesia bahagia.
"Saya tertarik dengan tagar Indonesia bahagia, itulah tujuan kita bernegara dan ini seharusnya memotivasi dan menginspirasi kita bagaimana membuat kita menuju Indonesia bahagia," kata Bambang di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (3/7).
Dia menuturkan pemerintah perlu memberi perhatian untuk mewujudkan Indonesia bahagia. Bamsoet lalu mencontohkan negara Uni Emirat Arab yang punya Kementerian Kebahagiaan dan Kementerian Toleransi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengusulkan hal tersebut selagi Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2019-2024 sedang menyusun nama-nama menteri. Dari pihak istana masih merahasiakan nama-nama termasuk kementerian yang akan dibentuk.
"Barangkali kalau ada yang tidak tertampung dalam literatur Menteri yang ada sekarang bisa, dibuat Menteri Kebahagiaan dan Menteri Toleransi," ujar Bambang.
Politikus Partai Golkar ini berharap rakyat akan merasa bahagia dan toleransi tumbuh subur jika dua kementerian itu terbentuk.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Presiden Jokowi mulai membahas komposisi kabinet untuk periode selanjutnya pada pertengahan Juli 2019.
Menurut Cak Imin, pembahasan kabinet akan dibicarakan dengan para ketua umum partai politik pengusung, termasuk PKB.
"Beliau (Jokowi) bilang akan ada pembicaraan (kabinet) sekitar pertengahan Juli," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/7).
Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf yang belakangan kencang beredar di aplikasi pesan singkat
WhatsApp.
Enggak, belum, belum (susun kabinet)," kata Moeldoko.
Menurutnya, isu nama calon menteri Jokowi setiap saat berganti. Oleh karena itu Moeldoko meminta agar kebenaran daftar menteri Jokowi yang beredar tersebut ditanyakan kepada orang yang membuat isu.
"Ya, kan, namanya isu. Kan, setiap minggu berganti itu, enggak usah terlalu ditanggapi, enggak usah terlalu ditanggapi," ujarnya.
(sas/wis)