Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden terpilih
Ma'ruf Amin mengaku belum ada pembahasan menteri dengan Presiden petahana
Joko Widodo. Hal itu menanggapi wacana Jokowi yang dikabarkan bakal menunjuk anak muda menjadi menteri.
Namun Ma'ruf mengingatkan, jatah menteri, sekalipun dari kalangan milenial merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Saya kira karena Pak Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa nanti akan ada menteri-menteri yang muda, bahkan beliau nyebut umur 25 sampai 30 (tahun) ya. Itu artinya akan ada menteri yang (milenial) dan ini kan hak prerogatif presiden," ujar Ma'ruf di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (3/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf menuturkan sejauh ini yang pasti mendapat jatah menteri adalah partai koalisi. Namun, Ma'ruf tak menyebut secara spesifik nama menteri yang berasal dari parpol koalisi.
Di Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf didukung oleh sembilan parpol, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI.
Meski parpol koalisi prioritas, Ma'ruf menyampaikan potensi milenial menjadi menteri cukup besar. Peluang itu, kata dia, terlihat dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Jokowi.
"Kalau sampai kepada orang itu belum. Tapi kalau itu bahwa orang muda yang akan diambil jadi menteri itu sudah diucapkan oleh presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf berkata milenial yang nantinya ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi tidak sembarang. Ia menyebut milenial tersebut harus memiliki bekerja profesional dan memiliki kemampuan di bidang yang dipimpinnya.
"Jadi saya kira itu melalui seleksi yang cukup," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bakal menunjuk anak muda untuk menjadi menteri di periode pemerintahannya yang kedua.
"Bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Senin (1/7).
(jps/ain)