Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)
Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan soal pembubaran TKN akan dibahas lanjut ketika tiba waktunya. Saat ini belum ada urgensi membubarkan TKN usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan PHPU Pilpres 2019 pasangan
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Nanti setelah semua selesai kita bicarakan. Kan enggak ada urgensinya [TKN] untuk bubar," kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (3/7).
Diketahui TKN Koalisi Indonesia Kerja terdiri dari 10 parpol pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Mereka diantaranya PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, PPP, dan PBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsul menambahkan bahwa pembahasan terkait nasib KIK ke depannya akan dibahas oleh Jokowi bersama para pimpinan parpol pengusung.
Ia menyatakan saat ini Jokowi belum bertemu dengan para pimpinan parpol koalisi pengusungnya usai putusan MK.
"Kan Pak Jokowi belum bertemu sampaikan ekspresi, ucapan terima kasih kepada semuanya. Kan baru pada tim hukum dan TKD, tapi pada relawan juga belum, sedangkan di TKN banyak relawan," kata Sekjen PPP ini.
Lebih lanjut Arsul turut membeberkan pertemuan antara utusan Tim Kampanye Daerah KIK seluruh Indonesia dengan Jokowi Rabu (2/7) malam di Istana Bogor, Jawa Barat.
Ia menyatakan pertemuan itu hanya sekadar silaturahmi dan belum menyampaikan terkait pembagian jatah menteri.
"Silaturahmi aja, makan malam, Pak Jokowi sampaikan apresisasi dan terima kasih. Itu aja," kata dia.
Sekadar informasi, jika TKN belum bubar, kebalikannya Koalisi Indonesia Adil dan Makmur malah sudah selesai. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan koalisi pengusung dan pendukung Prabowo-Sandiaga itu sudah resmi bubar.
Koalisi Prabowo-Sandiaga sendiri sebelumnya diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat serta didukung Partai Berkarya.
[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)