Perolehan Kursi Golkar Turun, Dewan Pembina Dorong Evaluasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan prestasi di Pemilu Legislatif 2019 serta mendorong percepatan rapat pleno untuk menentukan jadwal musyawarah nasional (munas) di akhir 2019.

Hal itu tercantum dalam surat Wanbin Partai Golkar bernomor Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019. Sementara, bagian perihal surat itu adalah Pengarahan, Petunjuk, Pertimbangan Saran dan Nasehat Wanbin PG Kepada Yth. Sdr. Ir. Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Lihat juga: Adu Kuat Airlangga dan Bamsoet Berebut Singgasana Golkar

Surat itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembinan Partai Golkar Aburiazal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.

"Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan," demikian salah satu poin dalam surat itu.

"Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024," imbuh Wanbin.

Di era kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar disebut mengalami penurunan perolehan kursi di DPR meski bisa menyatukan kembali parpol akibat dualisme dan kasus-kasus korupsi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, ada 9 partai politik yang berhasil masuk ke DPR. Yakni, PDIP (19,33 persen suara), Gerindra (12,57 persen); Golkar: 17.229.789 (12,31 persen); PKB (9,69 persen); Partai Nasdem (9,05 persen); PKS (8,21 persen); Demokrat (7,77 persen); PAN (6,84 persen); PPP (4,52 persen).

Meski dalam hal perolehan suara ada di peringkat ketiga, Partai Golkar diprediksi mendapat kursi kedua terbanyak di DPR di bawah PDIP. Yakni, 85 kursi.

Namun, menurut Wanbin perolehan itu jauh dari target yakni 110 kursi DPR. Selain itu, raihan kursi di 2019 itu juga menurun dibandingkan capaian di 2014 yakni 91 kursi.

Lihat juga: Airlangga Sebut Jokowi Berharap Kepemimpinan Golkar Diperkuat

"Wanbin PG menyarankan kepada DPP-PG agar segera mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka konsolidasi Partai Golkar pasca-Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019," tutur surat itu.

Wanbin berpendapat Munas itu bisa jadi momentum kembalinya kejayaan Partai Golkar. Walhasil, pihaknya berpendapat munas itu mesti digelar secara terbuka, jadi ajang kompetisi ide.

"Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 terbuka bagi setiap Kader PG yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi Calon Ketua Umum PG agar terjadi persaingan sehat, terbuka dan demokratis," ujar Wanbin.

Meski bagian dari koalisi pemerintah, Partai Golkar juga diminta tetap kritis dan tak terlalu tergantung pada kekuasaan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo disebut akan maju di Munas Partai Golkar sebagai calon ketua umum. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Partai Golkar hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat," tertulis dalam surat itu.

Diketahui, Aburizal Bakrie merupakan eks Ketua Umum Partai Golkar. Di masa kepemimpinannya, 'Beringin' masuk jajaran Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014.

Saat ini, kepemimpinan di Partai Golkar dipegang oleh Airlangga Hartarto hingga akhir 2019. Jelang Munas, muncul nama Bambang Soesatyo, yang juga Ketua DPR, sebagai penantangnya.

Sementara itu Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily belum memberikan respons saat dihubungi untuk diklarifikasi terkait hal ini.

[Gambas:Video CNN] (arh/sur)