PSI Tuntut Transparansi Pemilihan Wakil Gubernur DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menuntut DPRD DKI, Gerindra, dan PKS, menjalankan transparansi dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta agar sosok yang terpilih dapat memenuhi kebutuhan warga ibu kota.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest menyebut saat ini minim informasi mengenai kandidat Wagub DKI Jakarta. Rian meyakini informasi yang diketahui warga dari proses pemilihan ini sekadar nama belaka.

Lihat juga: Tarik Ulur Kursi Wagub DKI dan Potensi Terdepak Jagoan PKS

Menurutnya pengetahuan minim warga mengenai calon wagub DKI berbanding terbalik dengan yang diketahui elite politik yang berkepentingan.

"Kalau sekarang kan tidak, total semua di tangan politik. Saya yakin juga banyak warga DKI Jakarta enggak tahu nama kandidatnya siapa saja sebelum yang saya sebut tadi," ucap Rian saat ditemui di kantor DPP PSI, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Jalannya pemilihan dengan informasi yang minim, bagi PSI, berpotensi menimbulkan kerugian bagi publik. Mereka meminta partai pengusung yang berhak mengajukan kandidat wagub
membantu publik mengenal calon salah satu pemimpinnya.

Lihat juga: Pansus Wagub DKI Konsultasikan Tatib Paripurna ke Kemendagri

"Supaya warga juga tidak memilih kucing di dalam karung, karena ini bicara nasib 10 juta warga DKI Jakarta, dan ini posisi wakil gubernur dari ibu kota negara. Jadi bukan posisi yang main-main," imbuh Rian.

Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, membandingkan proses pemilihan Wagub DKI Jakarta saat ini dengan pemilihan kepala dinas. Mike, begitu ia disapa, menilai penunjukan kepala dinas sudah terbuka dan dapat diukur.

"Kalau memilih kepala dinas saja sudah ada tahapannya, kami harapkan dalam pemilihan DKI 2 ini juga harus ada prosesnya. Apalagi kita bicara pemimpin DKI Jakarta, yang mungkin saja jika terjadi sesuatu pada gubernur, dia akan menjadi gubernur," tutur Mike.

Lihat juga: Ketua DPRD DKI: Adhyaksa Dault Mau Jadi Wagub Jakarta

Kursi Wagub DKI Jakarta sudah kosong sekitar 10 bulan. Sejak ditinggal Sandiaga Uno, posisi tersebut belum juga terisi.

Sebagai partai pengusung, PKS dan Gerindra hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan jadi pendamping Anies di Balai Kota. (bin/wis)