Jika Syaikhu Mundur, PKS-Gerindra Harus Ajukan Ulang Cawagub
CNN Indonesia
Kamis, 04 Jul 2019 17:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra harus mengajukan ulang nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta jika Achmad Syaikhu mundur.
Syaikhu merupakan satu dari dua nama cawagub asal PKS dan kini terpilih di Pileg 2019. Jika eks Wakil Wali Kota Bekasi itu lebih memilih ke Senayan, maka proses seleksi Cawagub DKI harus diulang dari awal lagi.
"Artinya kalau ternyata yang bersangkutan ternyata memilih anggota DPR RI artinya parpol mengantisipasi mengusulkan lagi dua nama dimulai dari nol lagi," kata Akmal saat dihubungi, Kamis (4/7).
Kendati begitu, Akmal menegaskan diganti tidaknya nama cawagub tergantung kesepakatan PKS-Gerindra sebagai partai pengusung. Dalam hal ini DPRD hanya berhak memilih tapi tidak berhak mengganti dua nama tersebut.
Akmal pun menyinggung PKS selaku partai Syaikhu yang memberi kesempatannya masuk bursa Cawagub DKI sekaligus menjadi caleg 2019. PKS seharusnya sudah mengantisipasi hal ini.
"Sudah jelas yang bersangkutan mencalonkan wagub kenapa kok dibiarkan maju pileg. Nah saya katakan perlu dipertanyakan ke parpol," jelas dia.
Senada, Anggota Pansus Wagub DKI dari Fraksi Gerindra Syarif menyatakan ada potensi proses seleksi terhadap dua nama yang diajukan gagal. Dalam hal ini proses seleksi harus diulang jika salah satu calon yang diusulkan mengundurkan diri.
"Dengan sendirinya, salah satu calon (mundur), jadi harus diulang mengajukan, diganti," kata Syarif.
Kendati begitu Syarif enggan mengomentari sikap PKS lebih jauh. Mengingat usulan cawagub memang hak dari internal PKS.
"Makanya kita kasih atensi di pasal ayat itu tidak boleh mundur," kata dia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, seorang calon yang mundur setelah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur akan didenda sebanyak-banyaknya Rp50 miliar.
Sementara PKS sudah mengajukan dua nama cawagub, yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Proses keduanya sudah sampai di DPRD DKI Jakarta.
Diketahui DPRD DKI telah menjadwalkan Rapat Paripurna untuk menentukan pengisian jabatan Wagub pada 22 Juli mendatang.
[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)
Syaikhu merupakan satu dari dua nama cawagub asal PKS dan kini terpilih di Pileg 2019. Jika eks Wakil Wali Kota Bekasi itu lebih memilih ke Senayan, maka proses seleksi Cawagub DKI harus diulang dari awal lagi.
"Artinya kalau ternyata yang bersangkutan ternyata memilih anggota DPR RI artinya parpol mengantisipasi mengusulkan lagi dua nama dimulai dari nol lagi," kata Akmal saat dihubungi, Kamis (4/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Anggota Pansus Wagub DKI dari Fraksi Gerindra Syarif menyatakan ada potensi proses seleksi terhadap dua nama yang diajukan gagal. Dalam hal ini proses seleksi harus diulang jika salah satu calon yang diusulkan mengundurkan diri.
"Dengan sendirinya, salah satu calon (mundur), jadi harus diulang mengajukan, diganti," kata Syarif.
"Makanya kita kasih atensi di pasal ayat itu tidak boleh mundur," kata dia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, seorang calon yang mundur setelah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur akan didenda sebanyak-banyaknya Rp50 miliar.
Sementara PKS sudah mengajukan dua nama cawagub, yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Proses keduanya sudah sampai di DPRD DKI Jakarta.
Diketahui DPRD DKI telah menjadwalkan Rapat Paripurna untuk menentukan pengisian jabatan Wagub pada 22 Juli mendatang.
[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK