Draf Perpres Pelibatan TNI di Terorisme Diminta Dikaji Ulang

CNN Indonesia | Jumat, 05/07/2019 01:43 WIB
Draf Perpres Pelibatan TNI di Terorisme Diminta Dikaji Ulang Draf Perpres pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai perlu banyak kajian ulang. Dok. Puspen TNI
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah merevisi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Koalisi menilai muatan Perpres bertentangan dengan Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang TNI.

"Perlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU terorisme dan UU TNI," kata Peneliti Imparsial, Anton Alibabas, di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (4/7).

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institute, LBH Pers, WALHI, HRWG, ILR, ICJR, Institut Demokrasi.


Anton menjelaskan bahwa Koalisi menilai dalam draf Perpres secara substansi bertentangan dengan UU terorisme karena adanya penggunaan istilah penangkalan yang tidak dikenal dalam UU Terorisme. "UU Terorisme Pasal 43 A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT," ujarnya.


Lebih lanjut, Anton menyebut aturan turunan dari Pasal 43 A seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan melalui Perpres. Ia menambahkan draf Perpres tersebut juga mengatur fungsi BNPT yang diberikan juga kepada TNI. Kemudian, posisi BNPT tidak dijelaskan dalam draf Perpres tersebut.

"Pasal 43 F huruf c UU terorisme menyatakan bahwa fungsi BNPT adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi di mana peran-peran tersebut juga diberikan kepada TNI," kata Anton.

Pasal 2 dalam dalam draf tersebut juga menyatakan tugas TNI ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Maka dari itu, Koalisi Masyarakat berpendapat seharusnya tugas TNI fokus pada fungsi penindakan terorisme yang dapat dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme, itu pun atas keputusan politik negara.

Kemudian, Anton mengatakan sementara tugas TNI untuk penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut. "Badan-badan lain seperti BNPT, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya," ujarnya.

(sas/ain)