ANALISIS

Berebut Restu Jokowi Demi Kursi Ketum Partai Golkar

CNN Indonesia | Senin, 08/07/2019 07:18 WIB
Berebut Restu Jokowi Demi Kursi Ketum Partai Golkar Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan ketika menghadiri HUT Ke-54 Partai Golkar. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kursi ketua umum Partai Golkar kembali bergoyang. Sejumlah kader berebut posisi ketua umum. Nama yang santer disebut akan maju dalam perebutan kursi Ketum Golkar yakni Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Ketua DPR itu digadang akan bersaing dengan Ketua Umum saat ini Airlangga Hartarto.
Airlangga dan Bamsoet juga mulai bergerilya menggalang dukungan di daerah-daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Andi Sinulingga memprediksi persaingan pemilihan Ketum Golkar dalam forum Munas akan berlangsung memanas karena akan didominasi kedua nama tersebut. 

Tak hanya soal adu kuat dukungan suara di daerah, kata Andi, faktor eksternal, seperti restu dari Presiden Joko Widodo sangat menentukan bagi kandidat untuk menduduki posisi Ketua Umum Golkar selanjutnya.


"Karena kalau kita lihat restu pak Jokowi. Siapa yang direstui pak Jokowi saya kira itu yang akan memimpin Partai Golkar nanti," kata Andi.
Pengamat politik dari Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan gelaran Munas Partai Golkar nantinya tidak akan sekadar didominasi oleh adu kuat para kandidat caketum untuk meraih dukungan kader-kader di daerah semata 

Ia mengatakan tiket atau restu dari Presiden Joko Widodo terhadap salah satu kandidat calon ketua umum akan menentukan gelaran hasil Munas Partai Golkar. Calon yang akan bertarung untuk menduduki kursi Golkar harus mendapatkan restu dari Jokowi.

"Harus diakui hasil munas mendatang tak hanya diwarnai oleh kejadian di internal ruang sidang, tapi bisa saja sering kali didominasi oleh variabel di luar sidang munas. Apa itu? Ya itu soal tiket atau restu yang diberikan Jokowi sebagai presiden," kata Burhanudin.

Burhanudin menilai baik Bamsoet atau Airlangga  sama-sama memiliki akses langsung terhadap lingkaran ke pusat kekuasaan Jokowi. 
Airlangga, kata dia, sedang menjabat sebagai Menteri Perindustrian yang dekat dengan Jokowi. Bahkan, kata dia, Airlangga sendiri semacam diberikan dispensasi oleh Jokowi untuk merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum parpol. 

Jokowi sendiri sempat melontarkan pernyataan bahwa para menterinya tak boleh merangkap sebagai Ketum Parpol beberapa waktu lalu.

Sedangkan untuk Bamsoet, kini menjabat sebagai Ketua DPR yang memiliki tingkat kekuasaan setara dengan presiden dalam sistem trias politica atau pemisahan kekuasaan.

"Bahkan posisi Airlangga sebagai menteri ketika terpilih sebagai ketua umum membuat Pak Jokowi memberikan semacam dispensasi. Dua duanya punya akses, punya hotline dengan presiden," kata dia.

Burhanudin mengatakan baik Golkar dan Jokowi sendiri memiliki sifat simbiosis mutualisme dalam kekuasaan saat ini. Di satu sisi, kata dia, Jokowi membutuhkan Golkar. Pada sisi lain, Golkar membutuhkan Jokowi untuk terus merapat ke kekuasaan.

"Golkar tak bisa jauh dari kekuasaan, dan itu nature-nya basis partai Golkar," kata dia.

Burhanudin menjelaskan, sejarah telah membuktikan Golkar tak bisa jauh dari lingkaran kekuasaan. Ketika Golkar keluar dari kekuasaan, otomatis elektabilitasnya akan anjlok. Hal itu sempat terjadi ketika Golkar berada di bawah mantan Ketum Aburizal Bakrie sekitar tahun 2014-2015 silam. 

"Jadi memang basis massa Golkar tak siap kalau partai ini jauh dari kekuasaan," kata dia.
Berebut Restu Jokowi Demi Kursi Ketum Partai BeringinKetua umum Golkar Airlangga Hartarto. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Berkaca pada hal itu, Burhanudin mengatakan hal yang menarik dari pelaksanaan munas Golkar esok adalah waktu pelaksanaan Munas.

Kubu Bamsoet mendorong agar Munas digelar secepatnya sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden diperiode kedua. Sementara kubu Airlangga menginginkan agar Munas digelar pada Desember 2019.

"Kalau dilakukan bulan Desember, hampir pasti Bamsoet tidak lagi menjadi Ketua DPR karena masa jabatan habis di Oktober. Kalau Munas di September, bagaimana pun posisi Ketua DPR masih diisi Bamsoet," ujarnya.

"Misalnya kalau di Desember menteri juga sudah mengalami demisioner. Artinya Airlangga juga lagi tak jadi menteri, karena Presiden jokowi berakhir sampai pelantikan 20 Oktober," tambahnya
Selain itu, Burhanudin mengatakan Jokowi tak semata-mata merestui calon ketum Golkar berdasarkan faktor kedekatan semata.

Ia percaya bahwa Jokowi akan menjatuhkan 'sabdanya' kepada kandidat caketum yang bisa memastikan pemerintahannya berjalan baik hingga berakhir 2024.

"Misalnya sisi kepemimpinan masing-masing calon ketua umum harus mampu memastikan Jokowi harus bisa soft landing di periode kedua," kata dia.

Di sisi lain, Burhanudin mengatakan Jokowi sudah pasti memiliki kandidat tersendiri untuk direstuinya sebagai Ketum Golkar periode 2019-2024. 

Meski begitu, ia menilai Jokowi masih akan menunggu hingga dekat pelaksanaan munas untuk memutuskan pilihannya tersebut.

"Karena Jokowi terus terang diantara partai yang ada yang bisa diandalkan salah satunya adalah Partai Golkar. Kalau kita lihat Jokowi di acara Golkar itu dia lebih terasa rileks, karena Golkar pintar menenangkan Jokowi," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (rzr/ugo)