Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani mengatakan bahwa setelah hampir 50 tahun, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam KB dan kesehatan reproduksi. "TFR turun dari 5,6 anak pada 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada 2017. Sementara angka CPR meningkat secara signifikan dari sekitar 10 persen pada 1970-an menjadi sekitar 64 persen pada 2017," ujar Dwi di The Hotel Sultan Jakarta, Kamis (11/7).
Selain itu, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi BKKN adalah menuntaskan fenomena unmet need (KB yang tidak terpenuhi). Penyebabnya bersifat multidimensional, seperti karakteristik demografi, sosial-ekonomi, akses, kualitas pelayanan, preferensi masalah kesehatan, dan takut efek samping.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka tersebut dikatakan mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun demikian, nyatanya jutaan perempuan dan anak perempuan di Indonesia masih belum mendapat hak dan kesehatan seksual serta reproduksi mereka.
"Pentingnya pemerintah, sektor swasta, organisasi dan lembaga masyarakat sipil seperti UNFPA, berjanji menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan dengan kesehatan mereka, juga hak-hak dan kekuatan untuk merencanakan masa depan mereka sendiri. Termasuk meniadakan unmet need program keluarga berencana, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender dalam konteks 2030 SDGs," ujar UNFPA Representative Najip Assifi Najip Assifi.
Seminar kependudukan dalam rangka Hari Kependudukan 2019 ini dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN yang mewakili Kepala BKKBN, UNFPA Representative, UN Resident Coordinator dan keynote speech oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang disampaikan oleh Direktur Perencananan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS.