Waketum Gerindra Bantah Syarat Rekonsilliasi Pulangkan Rizieq

CNN Indonesia | Jumat, 12/07/2019 18:33 WIB
Waketum Gerindra Bantah Syarat Rekonsilliasi Pulangkan Rizieq Waketum Gerindra Arief Poyuono bantah sudah ada kesepakatan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memastikan tidak ada syarat pemulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Mekkah Arab Saudi di dalam kesepakatan rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo usai pilpres 2019.

"Kalau terjadi rekonsiliasi syarat bahwa Pak Habib Rizieq harus dikembalikan itu belum ada syaratnya ya. Mungkin itu baru semacam kata kata saja ya, dari para kader Gerindra yang simpatisan dengan Habib Rizieq, itu belum ada sama sekali," ujar Arief saat diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Arief pun menjelaskan syarat apapun terkait rekonsiliasi belum dibicarakan. Bahkan pembahasan di rapat pimpinan terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo pun belum ada. Menurutnya syarat-syarat dalam kesepakatan rekonsiliasi akan dibahas dalam rapat pimpinan lebih dulu.


Kendati demikian, Arief mengakui kepulangan Rizieq Shihab sebagai anak bangsa ke Indonesia menjadi penting. Ia mengaku hal itu memang sudah masuk ke ranah politik dan akan tergantung pada keputusan Jokowi kelak.

"Kalau memang itu memberatkan bagi Pak Jokowi ya bagaimana nanti dalam silaturahmi itu akan dibicarakan juga, mungkin ya," kata Arief.


Arief berpesan jika terjadi rekonsiliasi, maka yang terpenting harus terbentuk komitmen nasional untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai atau relawan.

Selain itu, Arief berharap komitmen nasional itu bisa digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki oleh pemerintahan. Salah satunya utang pemerintah yang harus dihentikan jika tidak sejalan dengan agenda pembangunan.

Lebih lanjut, Arief juga meminta Jokowi harus berani menyerahkan menterinya yang terlibat korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga ke depan, pemerintah Jokowi akan bebas dari tekanan politik karena tersandera kasus hukum.

"Saya akan dorong Pak Prabowo menyatakan ini pada Pak Jokowi bahwa kekuatan Jokowi sangat kuat dan tanpa ada tekanan politik," ucapnya.


Menanggapi hal itu Deputi VI KSP  Eko Sulistyo mengatakan seharusnya tidak ada agenda politik yang membebankan dalam upaya rekonsiliasi.

"Pak Jokowi sekarang ini hanya memikirkan soal kepentingan bangsa, bukan hal-hal yang menyangkut soal orang yang melanggar hukum kemudian dititipkan menjadi agenda pertemuan politik. Itu saya kira semuanya untuk kepentingan bangsa," ujar Eko.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan syarat rekonsilisiasi dari Prabowo kepada Jokowi adalah pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. 

Muzani mengatakan, Prabowo juga mensyaratkan pembebasan sejumlah pendukung paslon 02 yang sempat ditahan beberapa waktu terakhir. 


Menurutnya, syarat-syarat itu merupakan bagian dari proses agar perbedaan pendapat atau pandangan yang tajam di tengah masyarakat selama Pilpres 2019 dapat dikendurkan.

"Keseluruhan bukan hanya itu [pemulangan Rizieq], tapi keseluruhan. Kemarin-kemarin banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (9/7).

[Gambas:Video CNN] (ani/DAL)