Ribut Walkot Tangerang-Menkumham, Sampah Menumpuk di Lapas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota Tangerang menghentikan layanan pemungutan sampah di sejumlah lahan milik Kemenkumham. Akibatnya, sampah menumpuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Wanita Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menghentikan sejumlah pelayanan, yaitu angkutan sampah, perbaikan drainase dan penerangan jalan publik.

Hal ini sebagai tanggapan Arief atas sindiran Menkumham Yasonna Laoly terkait pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.


Kepala Lapas Anak Wanita Kelas II B Tangerang, Prihartati mengatakan ada sampah menumpuk dan tersendat.

Lihat juga: Walkot Tangerang dan Menkumham Ribut Dipicu Konflik Lahan

"Kalau lampu masih nyala, sampah saja agak tersendat, biasanya kan sampah pagi diambil, ini enggak. Siang ini juga belum diambil. Kalau kemarin sih diangkut tapi siang, itu kebaikan tukang sampahnya aja," ucapnya saat ditemui di lapas tersebut, Selasa (16/7).

Prihartati mengatakan pihaknya hanya menunggu perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait kelanjutan pelayanan tersebut.

"Pokoknya kami tunggu saja pimpinan ya Dirjen PAS. Enggak ada rencana [bicara dengan pemkot]," ujar dia.

Sementara itu Kepala Urusan Umum Lapas, Ismayanto mengatakan sampah yang menumpuk sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Ia mengatakan hanya sedikit sampah yang terkumpul setiap harinya.

"Enggak banyak, enggak sampai satu truk. Hanya tiga gerobak," ucap Ismayanto.

Lihat juga: Yasonna Sebut Jokowi Berpeluang Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Sampah-sampah itu menumpuk hingga tiga gerobak. Meski demikian, sampah tidak terlihat menumpuk di halaman depan. Gerobak sampah itu dikumpulkan di dalam lapas.

Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tangerang tidak memungut sampah itu untuk hari ini.

"Tadi sudah ditelepon katanya besok mau diambil. Dijanjikan sih seperti itu," tambahnya.

Kepala Urusan Umum Lapas Anak dan Wanita Tangerang, Ismayanto. (CNN Indonesia/Aini Putri Wulandari)

Manfaatkan Warga Binaan

Sementara itu, Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Jumadi mengatakan penghentian pelayanan penerangan jalan dan pengangkutan sampah dilakukan sejak Sabtu (13/7) malam.

Pihak lapas membuang sampah yang tidak diangkut ke tanah miliknya, yakni lahan kosong sekitar komplek perkantoran Kemenkumham. Sampah itu kemudian dibungkus dengan plastik dan karung agar tidak menimbulkan bau tidak sedap.

"Kebetulan ada warga binaan yang kita pilih, untuk buang sampah. Kita pakai itu hanya angkut sampah. Pagi dan sore buangnya," kata Jumadi saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).

Lihat juga: Overkapasitas Lapas, Komnas HAM Saran Hukuman Kerja Sosial

Sementara itu untuk penerangan di jalan di depan lapas, menurut Jumadi sudah dihentikan. Ia khawatir ada warga binaan yang menyeberang jalan dengan penerangan yang tidak memadai bisa jadi berbahaya.

"Sudah [mati lampu jalan], dalam arti jadi gelap. Khawatir ada anak-anak yang nyebrang dan ramai," ujar Jumadi saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).

Yasonna menyindir Arief mencari gara-gara karena mewacanakan akan mengubah lahan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Hal ini dikatakan Yasonna saat peresmian Politeknik BSDM tersebut.

Arief mengatakan alasan ia mencabut layanan itu adalah karena polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham untuk membangun Politeknik BPSDM Hukum dan HAM menjadi penyebab keributan itu.

"Itu politeknik saya enggak bisa keluarkan izin karena harus ada perubahan tata ruang. Sudah gitu tata ruang juga belom diselesaikan karena saya harus selesaikan lahan pertanian," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Selasa (16/7).

[Gambas:Video CNN] (ani/pmg)