PPP Klaim Jokowi Minta Sembilan Kader Diseleksi Jadi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengklaim Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta sembilan nama kader parpol itu untuk diseleksi sebagai menteri dalam kabinet periode 2019-2024.

"Waktu ke Istana, Pak Jokowi bilang PPP ini layak (mendapat jatah menteri). (Jokowi) minta sembilan nama," ujar Baidowi di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (17/7).

Baidowi menuturkan sejauh ini pihaknya belum memberikan data sembilan nama yang diminta Jokowi. Ia mengklaim pihaknya masih melakukan seleksi internal sebelum menyerahkan nama tersebut kepada Jokowi.

Seleksi internal itu, kata dia, dilakukan agar kader PPP memenuhi persyaratan pos kementerian yang dibutuhkan oleh Jokowi. Misalnya, PPP tidak akan menyerahkan sembilan kader berlatar belakang yang sama di tengah posisi kementerian yang beragam.

Lebih lanjut, Baidowi membantah PPP hanya mengincar jatah kursi Kementerian Agama yang selama satu periode kepemimpinan Jokowi diduduki kadernya, Lukman Hakim Saifuddin. Sebab, ia menyampaikan PPP memiliki rekam jejak menempatkan kadernya di kementerian lain, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi.

"Pengabdian itu tidak memilih bidang. Semua berkaitan dengan umat," ujarnya.

Lihat juga: PPP Gelar Mukernas 19 Juli, Bahas Persiapan Pemilihan Ketum

Di sisi lain, Baidowi menyampaikan PPP juga bakal menempatkan kader baru di dalam jajaran kementerian Jokowi yang akan datang. Ia mengatakan pergantian kader itu merupakan upaya regenerasi yang selalu diterapkan di PPP.

"Jadi nanti ada kesempatan kepada kader-kader yang lain supaya regenerasi kepemimpinan di PPP itu muncul, tidak hanya itu-itu saja," ujar Baidowi.

Soal penggodokan nama kader yang akan disodorkan ke Jokowi itu, Ketua DPP PPP Rusli Effendi mengatakan berpeluang akan dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional ke-IV parpol tersebut. Namun, ia mengatakan pembahasan nama itu bisa terjadi asal ada kesepakatan pengurus yang hadir dalam Mukernas.

"Kami juga akan mendengar masukan dari DPR peserta Mukernas, tapi kan kita layak masuk kabinet tapi kita sesuai dengan mekanisme," ujar Rusli yang juga menjabat Ketua Steering Comittee Mukernas IV PPP tersebut.

Rusli meyakini Jokowi bijaksana dalam menentukan jatah menteri bagi kabinetnya ke depan. PPP, kata dia, juga tidak dalam posisi meminta Jokowi menunjuk sejumlah kader PPP untuk menjadi menteri.

"Tapi Pak Jokowi paham betul membaca keinginan berapa pantasnya PPP," ujar Rusli.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi (kiri) dan Ketua DPP PPP Rusli Effendi (kanan) (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Lihat juga: JK: Semua Partai Bicara Kekuasaan, Bukan Lagi Ideologi

Mukernas IV PPP

Mukernas IV PPP akan digelar di Hotel Legian, Banten, 19-20 Juli 2019. Rusli mengatakan dalam Mukernas itu tak ada pihak eksternal yang diundang, karena agenda yang dibahas adalah persoalan internal. Mukernas IV, kata Rusli, bakal membahas hal-hal seperti evaluasi pemilu presiden dan legislatif tahun 2019, hingga strategi pemenangan Pilkada serentak 2020.

"Mukernas ini kita laksanakan fokus secara internal," ujarnya.

Selain itu, Rusli pun tak menjelaskan lugas bahwa Mukernas mendatang pun akan membahas percepatan Muktamar yang akan memastikan status Ketua Umum PPP definitif, pengganti Muhammad Romahurmuziy alias Romi yang diringkus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, ia mengatakan percepatan Mukatamar bisa terjadi jika seluruh peserta Mukernas yang berasal dari unsur pimpinan DPP dan DPW bersepakat.

"Tidak mustahil bahwa Mukernas punya kewenangan juga atas permintaan peserta Mukernas nanti Muktamar bisa dipercepat, kita lihat nanti," ujar Rusli.

Setelah Romi menjadi tersangka dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, jabatan Ketum PPP saat ini dipegang Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas.

Lihat juga: Susunan Menteri Jokowi-Ma'ruf yang Beredar Dipastikan Hoaks

[Gambas:Video CNN] (jps/kid)