PDIP Siapkan Kader Isi Posisi Ketua MPR
CNN Indonesia
Senin, 22 Jul 2019 18:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya juga mempersiapkan para kadernya untuk mengisi posisi kursi ketua MPR periode 2019-2024. Menurutnya, PDIP berhak mengisi posisi tersebut.
"Apapun sebagai partai yang dipercaya rakyat, PDI Perjuangan juga mempersiapkan kader-kader yang terbaik untuk masuk di dalam jabatan strategis sebagai ketua MPR," kata Hasto di Kantor DPP GMNI Jakarta, Senin (22/7).
Hasto enggan menyebut kader yang akan ditempatkan di kursi ketua MPR. Dia mengatakan partainya tak menutup kemungkinan mengajak partai di Koalisi Indonesia Kerja untuk bergabung dalam satu paket pemilihan pimpinan MPR.
"Tentu saja kami akan berdialog dengan seluruh partai politik yang mengusung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata dia.
Hasto mengatakan PDIP berencana mendorong pemilihan paket pimpinan MPR secara aklamasi dalam sidang paripurna. Menurutnya, aklamasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang mengedepankan kesatupaduan antara anggota DPR dan DPD.
"Aklamasi bukan sesuatu hal yang salah. Itu suatu hal yang menunjukkan kebulatan sikap dari semua anggota DPR dan DPD di dalam MPR itu," kata dia.
Tak Mau Ngotot
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan partainya tidak mau ngotot mengejar kursi Ketua MPR periode selanjutnya. Menurutnya, PDIP akan membicarakan komposisi pimpinan MPR mendatang yang akan berlangsung dengan sistem paket.
"Bukan berarti, ketua DPR menjadi hak kami, (lalu) ketua MPR menjadi hak kami, ini belum ada suatu pembicaraan. Berdasarkan (undang-undang), PDIP ditempatkan Ketua DPR, tentu hal ini tidaklah baik kalau misalnya kami harus juga jadi Ketua MPR," kata Eriko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (22/7).
Dia mengatakan segala kemungkinan terbuka dalam pemilihan pimpinan MPR. Eriko berharap seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dapat membicarakan hal itu dengan baik.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan terdapat tiga mekanisme yang kemungkinan terjadi dalam pemilihan pimpinan MPR mendatang.
Pertama, aklamasi. Menurutnya, mekanisme ini untuk direalisasikan karena membutuhkan figur sekaliber mantan Ketua MPR mendiang Taufik Kiemas yang mampu melakukan komunikasi politik dengan baik dan menjadi jembatan kebangsaan antarfraksi atau kelompok berbeda pandangan.
"Kalau dilihat dari nama-nama yang beredar, minta maaf, kelihatannya aklamasi agak susah," kata Hendrawan.
Mekanisme selanjutnya, membentuk tiga paket pimpinan MPR. Dalam mekanisme ini, sembilan fraksi di MPR nantinya melebur menjadi tiga kelompok dan membentuk komposisi pimpinan MPR dengan menggandeng perwakilan dari kelompok DPD.
"Ekstrem kedua adalah ekstrem tiga paket, jadi sembilan fraksi terbagi dalam tiga paket. Masing-masing paket ada tiga partai (politik) plus masing-masing partai ada dua orang dari DPD, ini ekstrem yang kanan," ucapnya.
Sedangkan mekanisme terakhir adalah tiga partai politik yang berada di peringkat teratas Pemilu 2019 yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra bergabung membentuk paket pimpinan MPR dengan menggandeng satu orang perwakilan dari kelompok DPD dan satu orang nama anggota dari fraksi partai politik yang peringkatnya berada di luar tiga besar Pemilu 2019.
Menurut Hendrawan, paket ini bisa disusun dengan prediksi kemenangan yang cukup jelas karena sudah memiliki total suara lebih dari 360.
"Kalau tiga partai pemenang pemilu sudah jadi satu paket, PDIP 129 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 81 kursi kemudian ditambah dengan partai menengah sudah 300 lebih dan plus satu dari DPD, maka sebelum masuk ke sidang pariupurna hampir dipastikan angkanya di atas 360 dan sudah pasti menang karena anggota MPR itu sebanyak 711 orang," ucap dia.
Kursi ketua MPR periode mendatang tengah menjadi perebutan sejumlah elite partai politik.
Sejauh ini, setidaknya lima parpol telah mengungkapkan keinginan untuk menempatkan kadernya di pucuk pimpinan MPR. Mereka adalah Golkar, PKB, Gerindra, PPP, dan Demokrat.
[Gambas:Video CNN] (mts/rzr/pmg)
"Apapun sebagai partai yang dipercaya rakyat, PDI Perjuangan juga mempersiapkan kader-kader yang terbaik untuk masuk di dalam jabatan strategis sebagai ketua MPR," kata Hasto di Kantor DPP GMNI Jakarta, Senin (22/7).
Hasto enggan menyebut kader yang akan ditempatkan di kursi ketua MPR. Dia mengatakan partainya tak menutup kemungkinan mengajak partai di Koalisi Indonesia Kerja untuk bergabung dalam satu paket pemilihan pimpinan MPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Demokrat Ikut Bidik Jabatan Ketua MPR |
Hasto mengatakan PDIP berencana mendorong pemilihan paket pimpinan MPR secara aklamasi dalam sidang paripurna. Menurutnya, aklamasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang mengedepankan kesatupaduan antara anggota DPR dan DPD.
Tak Mau Ngotot
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan partainya tidak mau ngotot mengejar kursi Ketua MPR periode selanjutnya. Menurutnya, PDIP akan membicarakan komposisi pimpinan MPR mendatang yang akan berlangsung dengan sistem paket.
"Bukan berarti, ketua DPR menjadi hak kami, (lalu) ketua MPR menjadi hak kami, ini belum ada suatu pembicaraan. Berdasarkan (undang-undang), PDIP ditempatkan Ketua DPR, tentu hal ini tidaklah baik kalau misalnya kami harus juga jadi Ketua MPR," kata Eriko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (22/7).
Dia mengatakan segala kemungkinan terbuka dalam pemilihan pimpinan MPR. Eriko berharap seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dapat membicarakan hal itu dengan baik.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan terdapat tiga mekanisme yang kemungkinan terjadi dalam pemilihan pimpinan MPR mendatang.
 Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra) |
"Kalau dilihat dari nama-nama yang beredar, minta maaf, kelihatannya aklamasi agak susah," kata Hendrawan.
Mekanisme selanjutnya, membentuk tiga paket pimpinan MPR. Dalam mekanisme ini, sembilan fraksi di MPR nantinya melebur menjadi tiga kelompok dan membentuk komposisi pimpinan MPR dengan menggandeng perwakilan dari kelompok DPD.
"Ekstrem kedua adalah ekstrem tiga paket, jadi sembilan fraksi terbagi dalam tiga paket. Masing-masing paket ada tiga partai (politik) plus masing-masing partai ada dua orang dari DPD, ini ekstrem yang kanan," ucapnya.
Sedangkan mekanisme terakhir adalah tiga partai politik yang berada di peringkat teratas Pemilu 2019 yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra bergabung membentuk paket pimpinan MPR dengan menggandeng satu orang perwakilan dari kelompok DPD dan satu orang nama anggota dari fraksi partai politik yang peringkatnya berada di luar tiga besar Pemilu 2019.
Menurut Hendrawan, paket ini bisa disusun dengan prediksi kemenangan yang cukup jelas karena sudah memiliki total suara lebih dari 360.
"Kalau tiga partai pemenang pemilu sudah jadi satu paket, PDIP 129 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 81 kursi kemudian ditambah dengan partai menengah sudah 300 lebih dan plus satu dari DPD, maka sebelum masuk ke sidang pariupurna hampir dipastikan angkanya di atas 360 dan sudah pasti menang karena anggota MPR itu sebanyak 711 orang," ucap dia.
Kursi ketua MPR periode mendatang tengah menjadi perebutan sejumlah elite partai politik.
Sejauh ini, setidaknya lima parpol telah mengungkapkan keinginan untuk menempatkan kadernya di pucuk pimpinan MPR. Mereka adalah Golkar, PKB, Gerindra, PPP, dan Demokrat.
[Gambas:Video CNN] (mts/rzr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK