Istana Tak Keberatan Bangun RS Paru-paru di Kawasan Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menyebut pemerintah tak keberatan untuk membangun rumah sakit khusus penyakit paru-paru di kawasan yang terkena dampak parah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. 

Moeldoko menyampaikan pernyataan itu untuk merespons tuntutan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, yang mendesak agar secepatnya pembangunan rumah sakit khusus paru di Kalimantan Tengah. 

Lihat juga: PK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

"Sekali lagi bagi pemerintah enggak ada masalah ya, semuanya itu akan dilihat kembali," kata Moeldoko saat ditemui di PP GMNI, Jakarta, Senin (22/7).

Meski begitu, Moeldoko memastikan bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah masih bisa diandalkan untuk menangani korban karhutla di beberapa wilayah di Indonesia. 

"Banyak rumah sakit di daerah. Kan enggak perlu ada satu RS sendiri kan bagimana mengoptimalisasi, kan nanti diliat lagi. Menurut saya sih hal yang biasa itu. Kalau merupakan tanggung jawab pemerintah, enggak ada masalah," kata Moeldoko.

Lihat juga: Lagi, Polda Jambi Tangkap 18 Pelaku Perusakan Korporasi Hutan

Di sisi lain, Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo selaku pemimpin negara telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas penolakan kasasi kasus karhutla di Kalimantan Tengah tahun 2015. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sendiri sedang melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengajukan PK atas kasus tersebut.

Moeldoko pun menegaskan bahwa pemerintah selama ini telah melakukan kerja maksimal untuk mengurangi dampak karhutla di berbagai wilayah di Indonesia.

"Hati-hati lho, pemerintah ini bukan diam. Pemerintah ini bekerja keras untuk melakukan itu, baik itu melakukan evaluasi maupun mengambil langkah-langkah baru dalam mengatasi kebakaran hutan. Kita tidak diam, pemerintah bekerja keras untuk itu," kata Moeldoko. (rzr/has)