Kronologi Dokter Romi Gagal Jadi PNS di Sumbar karena Difabel

CNN Indonesia | Rabu, 24/07/2019 18:04 WIB
Kronologi Dokter Romi Gagal Jadi PNS di Sumbar karena Difabel Drg Romi Syofpa Ismael. (Screenshot via Youtube/@LBH PADANG)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dokter gigi Romi Syofpa Ismael mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan nasibnya yang diduga mengalami diskriminasi setelah gagal menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena kondisi disabilitas. Untuk langkah itu, Romi pun didampingi LBH Padang.

Romi mengatakan gagal jadi PNS di tahap akhir padahal sempat dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2018 Kabupaten Solok Selatan. Ia menduduki peringkat pertama dalam hasil seleksi yang diumumkan 31 Desember 2018. Setelah dinyatakan gagal, posisi Romi digantikan peserta yang peringkatnya berada di bawahnya.

"Saya lulus setelah melalui proses dan tahap-tahap seleksi dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Semua pemberkasan sudah selesai, sudah lengkap, dan sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solok Selatan. Namun, tiba-tiba berkas saya tidak diusulkan dan berkas saya tidak diberikan ke BKN," ujar Romi seperti dikutip dari siaran CNNIndonesia TV.
Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengatakan setidaknya dua langkah hukum yang sedang dipersiapkan untuk membantu Romi yakni pada peradilan administrasi negara dan tindak pidana.


"Saat ini semua [materi gugatan] tengah dipersiapkan, ketika sudah siap akan disampaikan minggu depan," ujar Wendra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/7).

Sebelumnya, kata Wendra, pihaknya selaku pendamping Romi sudah melayangkan keberatan ke Pemkab Solok Selatan namun setelah batas maksimal 10 hari tak mendapatkan respons.

"Jadi kita melayangkan [gugatan] secara administrasi negara, dan secara pidana karena diduga ada diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas," kata Wendra.

"Surat itu dikirim 25 Maret 2019," ujar Wendra .

"Tapi belum ada kabar terbaru, juga dari KSP [Kantor Staf Presiden]," sambungnya.

Wendra lalu memaparkan kronologi nestapa yang dialami Romi. Semula Romi mendaftar mengikuti seleksi CPNS di lingkungan Kabupaten Solok Selatan pada 2018. Romi lalu dinyatakan lulus seleksi CPNS lewat pengumuman Sekda Solok Selatan bernomor 800/1031/XII/BKPSDM-2018 pada 31 Desember 2018.

Kemudian pada 18 Januari Romi pun melengkapi pemberkasan dan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah M Djamil. Pada 1 Maret 2019, hasil tes di RSUD M Djamil menyatakan Romi layak kerja.

Namun, pada 18 Maret 2019, Bupati Solok Selatan mengeluarkan surat yang menyatakan tak meloloskan Romi karena tak sesuai dengan persyaratan formasi umum. Akhirnya yang diluluskan adalah pelamar yang sebelumnya berperingkat di bawah Romi.

"Kami sudah mencoba melakukan upaya dialogis, bahkan Wagub Sumbar [Nasrul Abit] pun turun tangan dengan berkirim surat kepada Pemkab Solok Selatan. Tapi, upaya itu belum bisa mendorong pemkab mengevaluasi keputusannya," ujar Wendra.

Dikutip dari akun instagram LBH Padang, Romi merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah, Padang. Romi mengalami disabilitas setelah ia melahirkan anak kedua lewat proses operasi.

'Setelah melahirkan drg Romi mengalami paraplegia (Kelemahan pada tungkai kaki bawah),' demikian pernyataan yang dikutip dari instagram LBH Padang.

[Gambas:Instagram]

Wendra mengatakan Romi mendaftar pada formasi umum seleksi CPNS 2018 Solok Selatan. Wendra menegaskan formasi umum seleksi yang merujuk pada aturan Kemenpan RB itu tak menutup ruang bagi Romi mengikuti tes CPNS.

"Formasi umum itu terbuka untuk siapa saja, kecuali untuk formasi khusus yang hanya ditujukan untuk kandidat tertentu saja jabatannya seperti untuk penyandang disabilitas, cumlaude [lulusan terbaik], serta putra-putri Papua dan Papua Barat," kata Wendra.

Wendra menerangkan disabilitas bukanlah penyakit yang membuat Romi disebutkan tak layak terdaftar sebagai CPNS. Apalagi, sambungnya, sudah ada keterangan medis yang menyatakan Romi layak kerja pula.

"Hak-haknya sudah diatur dalam berbagai aturan. sayangnya masih banyak pejabat yang kurang paham hal itu," kata Wendra.


Sementara itu, Ketua Panselda CPNS 2018 yang juga Sekretaris Daerah Solok Selatan, Yulian Efi, menyatakan pembatalan kelulusan Romi karena tak memenuhi kriteria persyaratan pada formasi umum.

"Intinya beliau drg Romi tidak memenuhi kriteria persyaratan pada formasi umum," kata Yulian seperti dikutip dari instagram Humas Solok Selatan.

Lebih lanjut ia juga mengatakan keputusan yang diambil juga setelah menerima berbagai masukan, konsultasi, dan juga rekomendasi dari berbagai pihak.

"Termasuk setelah kita berkonsultasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Kementerian Kesehatan, dan pihak lain," katanya.

Kabid PPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solok Selatan Admi Zulkhairi mengatakan formasi bagi penyandang disabilitas sudah melebihi batas minimal kuota yang ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]

(kid/ugo)