Koalisi Jokowi Belum Pikirkan Bentuk Setgab Ala SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo belum terpikirkan untuk membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) seperti yang pernah ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, Jokowi tidak butuh Setgab untuk mengoordinasikan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Sementara ini kami belum berpikir untuk membentuk Setgab," ujar Johnny di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7).

Johnny menuturkan KIK merupakan koalisi parpol yang berbasis pada kesamaan dan kepercayaan satu sama lain. Hal itu terbukti lewat sejumlah prestasi yang dihasilkan pemerintahan Jokowi periode pertama.

Diketahui, Setgab pernah dibentuk Presiden SBY pada 2010 silam. Kala itu, Setgab berisi partai-partai pendukung pemerintah.

Setgab sendiri dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi antarparpol pendukung pemerintah.

Lihat juga: Jokowi soal Koalisi: Kalau Ditanya Kekuatan, Sudah Cukup

Johnny lalu menyampaikan bahwa kebutuhan KIK selanjutnya adalah komunikasi yang intensif untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Salah satu bentuk komunikasi, kata dia, yakni pertemuan antara seluruh Sekjen KIK yang dilakukan pada malam ini.

"Dan pasti setelah itu pasti mengawal agar presiden membentuk kabinetnya sesuai yang dikehendaki oleh Presiden dan pelaksanaan pemerintahan dimulai segera setelah itu. Dan kami mengawal agar gas pol," ujarnya.

Johnny enggan berkomentar soal potensi anggota KIK bertambah sebagai buntut dari rekonsiliasi. Dia mengklaim partainya tidak pernah memikirkan dan membahas hal itu.

Sejauh ini, lanjut Johnny, KIK juga sehat dan solid juga kuat. Karenanya, tidak pernah terbersit untuk menambah anggota koalisi.

Lihat juga: Jokowi Akan Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung Bahas Kabinet

Johnny lalu meminta partai oposisi untuk mendukung kebijakan Jokowi jika dianggap baik untuk negara. Sejauh ini, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan dengan tegas ingin menjadi oposisi.

"Apabila ada yang berbeda, nanti usahakan lagi di 2024 untuk dapat mandat dari rakyat. Saat ini kami belum berpikir untuk memperlebar koalisi," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyebut Jokowi telah mempersilakan semua parpol koalisi KIK menyetorkan nama untuk menjadi menteri.

Jokowi, lanjutnya, menyampaikan itu saat bertemu para pengurus Tim Kampanye Nasional (TKN) di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, sore tadi, Jumat (26/7).

"Karena tadi di dalam itu kan memang Pak Jokowi ada poin yang disampaikan bahwa sampai hari ini saya belum ajak Pak JK dan pak Kyai Ma'ruf untuk bicara soal menteri karena bahan saya masih terbatas," kata Karding menirukan Jokowi saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

"Kalau ada diantara Bapak-Ibu sekalian ini yang ingin mengusulkan silakan usulkan, serius katanya," lanjut Karding.

Lihat juga: Tak Hiraukan Koalisi Plus-plus, PKS Konsisten Oposisi

Meski begitu, saat ditanya apakah pertemuan Sekjen eks KIK di Hotel Mandarin Oriental ini untuk membahas jatah kursi menteri, Karding belum bisa memastikan.

Dia mengatakan pertemuan sebatas reuni pengurus yang memang telah jarang bertemu usai Pilpres 2019 lalu.

"Enggaklah, kita di dalam santai-santai. Pertemuan alumni-alumni TKN. Ya artinya kan kita butuh diskusi apa, apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan dilakukan ke depan," kata Karding.

Pertemuan di Hotel Mandarin Oriental tak hanya dihadiri para sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Ada tokoh-tokoh lain yang pernah menjadi pengurus di TKN. Termasuk Ketua TKN, Erick Tohir.

Hingga saat ini, pertemuan itu pun masih berlangsung.

"Seluruh pengurus harian. Rencananya semua Sekjen, Pak Erick Tohir, termasuk saya (datang)," katanya.
[Gambas:Video CNN] (tst/bmw/jps)