Indeks Demokrasi Indonesia Naik 0,28, Kebebasan Sipil Menurun

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur selama rentang waktu 2018. Hasilnya Indeks Demokrasi Indonesia selama 2018 masuk dalam kategori sedang dari skala 0 hingga 100.

Kategori sedang ini didapat lantaran, meski mengalami peningkatan dari angka Indeks Demokrasi di 2017, peningkatan tersebut pun tak terlalu signifikan.

Kepala BPS, Suhariyanto menyebut angka Indeks Demokrasi Indonesia per 2018 meningkat sebesar 72,39 poin sementara pada 2017 lalu Indeks Demokrasi berkisar di angka 72,11 poin.

"Peningkatannya hanya 0,28 poin. Meningkat tipis," kata Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Lihat juga: Percuma Ekonomi Tumbuh Kalau Kemakmuran Semu

Suhariyanto menjelaskan untuk mengukur Indeks Demokrasi ini BPS melihat tiga aspek utama yang terdiri dari kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Dikatakan Suhariyanto bahwa peningkatan Indeks Demokrasi ini terjadi karena ada perbaikan pada aspek lembaga demokrasi. Sementara dua aspek lain yakni hak-hak politik dan kebebasan politik mengalami penurunan poin.

"Dari tiga aspek ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa IDI pada 2018 naik 0,28 poin, penyebab utamanya adalah perbaikan pada aspek lembaga demokrasi," kata Suhariyanto.

Lihat juga: Indeks Demokrasi Turun, Tim Jokowi Sebut Kesalahan Fadli Zon

Untuk aspek kebebasan sipil BPS mencatat ada penurunan sebesar 0,29 poin dari 2017 menjadi 78,46 di tahun 2018. Aspek hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 0,84 poin dari tahun sebelumnya menjadi 65,79.

"Sementara, aspek lembaga demokrasi justru mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,76 poin menjadi 75,25,"

Dia juga menjelaskan untuk mengukur indeks demokrasi ini, tiga aspek tadi dibagi ke dalam beberapa variabel dengan beberapa indikator.

"Misalnya aspek kebebasan sipil terdiri dari empat variabel yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan diskriminasi," kata Suhariyanto.

Lihat juga: IPK Akan Dibuka, KPK Sebut Korupsi Politik Capai 60 Persen

Sementara untuk aspek hak-hak politik memiliki dua variabel yakni hak memilih dan dipilih serta variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Kemudian untuk aspek terakhir yakni aspek lembaga demokrasi terdiri dari lima variabel yakni pemilu yang bebas dan adil, peran DPR, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah serta peradilan yang independen.

Sementara untuk kategori, Indeks Demokrasi Indonesia terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori buruk bila Indeks Demokrasinya berada di bawah 60. Kedua, nilai Indeks Demokrasi dalam kisaran angka 60-80 termasuk dalam kategori sedang.

"Dan yang ketiga yakni kategori baik dengan indeks di atas 80," kata dia. (tst/wis)