ANALISIS
Data Kemiskinan Laris Manis di Tahun Politik
CTR | CNN Indonesia
Sabtu, 21 Apr 2018 22:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Data kemiskinan di tingkat nasional dan daerah laris dimanfaatkan jelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka.
Contohnya seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said saat debat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/4).
"Lima tahun terakhir tidak ada kemajuan berarti di Jawa Tengah, ekonomi tumbuh di bawah target rata-rata dan kemiskinan hanya berkurang separuh dari taget," kata Sudirman.
Mantan Menteri ESDM itu pun mengutip data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan pada 27 November 2016 yang menyebutkan Ganjar menargetkan kemiskinan turun hingga 9,93 persen.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebutkan penurunan kemiskinan selama tahun 2013 hingga 2017 sebesar 282.230 jiwa atau sebesar 1,55 persen.
Selain di Jawa Tengah, isu kemiskinan juga laris di debat Pilgub Jawa Timur. Adu data antara Emil Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri menjadi perbicangan panas usai debat.
Puti menyebut, dari data BPS 2016, tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek naik 0,17 persen. Emil pun tak mau kalah dengan membeberkan data terbaru.
"Angka kemiskinan malah lebih baik dari Provinsi. Malah angkanya sudah angka 12. Cek BPS saja, nggak usah teriak," jawab Emil.
Dalam situs resmi Kabupaten Trenggalek, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Trenggalek, Deni Irawan menyebut sesuai profil kemiskinan tahun 2017, jumlah penduduk miskin (P0) di Kabupaten Trenggalek disebutkan pada 2016 dan 2017 relatif menurun.
Tingkat penurunannya dari angka 91,49 ribu orang atau 13,24 persen turun menjadi 89,77 ribu orang atau 12,96 persen.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai penggunaan data dengan tujuan politik tertentu memang tercium jelang tahun politik. Kata Indria, bentukan data pun bisa berbeda, tergantung pesanan yang punya kepentingan.
"Memang ada secara politisasi data (kemiskinan) tergantung siapa yang buat dan untuk kepentingan apa," kata Indria kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/4).
Data ini, kata Indria, dibungkus sedemikian rupa untuk mencari titik lemah dari satu pasangan dengan pasangan yang lain. Isu kemiskinan ini juga masih dianggap efektif mengenai masyarakat karena langsung dapat dirasakan masyarakat.
"Untuk tingkatan nasional, bisa dilihat di Wamena ada suku Asmat sana berapa kata miskin itu tidak terselesaikan secara signifikan," ungkap dia.
Sebenarnya, Indria menilai masyarakat tak perlu mempermasalahkan debat data kemiskinan. Yang jadi persoalan adalah bagaiamana cara calon pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri.
"Para calon pemimpin punya perhatian kepada data itu saja sudah bagus. Tapi jangan hanya berhenti di dalam pemilu saja. Harus diperbaiki ketika siapa pun menang pemilukada," kata dia.
Menyasar Istana
Selain di tingkatan regional, Istana pun tak lepas dari bidikan isu kemiskinan. Baru-baru ini Eggi Sudjana menyampaikan ceramah yang menyebut Presiden Joko Widodo bikin rakyat miskin karena penjualan aset sumber daya alam.
Hal ini ditepis mentah-mentah Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut angka gini rasio yang menurun.
"Ada data bicara dan gini ratio mulai menurun dari 0,41 menjadi 0,39 persen sekarang," tutur mantan Panglima TNI ini.
Lagi-lagi, Indria melihat isu ini adalah suatu hal yang lumrah jelang tahun politik. Penantang akan mencari celah untuk menekel petahan sampai nanti di tahun 2019.
"Saya kira itu salah satu cara yang akan dipakai para penantang untuk melegitimasi kejatuhan incumbents," ucap dia.
Kendati begitu, kritik kemiskinan tak terlepas dari kondisi kekinian. Dia mengkritisi kebijakan kemiskinan di Indonesia masih menyentuh tahap permukaannya saja.
"Dari tahun ke tahun signifikasi pengentasan kemiskinan enggak ada. Program padat karya segala macam hanya menyentuh ke bagian permukaan," ungkap Indria.
Dia menekankan kemiskinan itu bukan barang baru di zaman Presiden Jokowi saja. Pemimpin baru nantinya harus putar otak agar kebijakan soal penekanan kemiskinan bisa menyentuh masyarakat langsung.
"Penduduk miskin itu sekitar 18 persen dari 260 juta jiwa. Itu melebihi penduduk Malaysia 40-60 juta orang Indonesia miskin. Ini sudah dari zaman dulu dan tak perlu diperdebatkan, tinggal menjadi PR pemimpin ke depan," tegas dia.
(dal)
Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka.
Contohnya seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said saat debat pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menteri ESDM itu pun mengutip data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan pada 27 November 2016 yang menyebutkan Ganjar menargetkan kemiskinan turun hingga 9,93 persen.
Selain di Jawa Tengah, isu kemiskinan juga laris di debat Pilgub Jawa Timur. Adu data antara Emil Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri menjadi perbicangan panas usai debat.
Puti menyebut, dari data BPS 2016, tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek naik 0,17 persen. Emil pun tak mau kalah dengan membeberkan data terbaru.
"Angka kemiskinan malah lebih baik dari Provinsi. Malah angkanya sudah angka 12. Cek BPS saja, nggak usah teriak," jawab Emil.
 Foto: ANTARA FOTO/Zabur KaruruDua paslon pilgub Jatim adu data soal kemiskinan |
Dalam situs resmi Kabupaten Trenggalek, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Trenggalek, Deni Irawan menyebut sesuai profil kemiskinan tahun 2017, jumlah penduduk miskin (P0) di Kabupaten Trenggalek disebutkan pada 2016 dan 2017 relatif menurun.
Tingkat penurunannya dari angka 91,49 ribu orang atau 13,24 persen turun menjadi 89,77 ribu orang atau 12,96 persen.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai penggunaan data dengan tujuan politik tertentu memang tercium jelang tahun politik. Kata Indria, bentukan data pun bisa berbeda, tergantung pesanan yang punya kepentingan.
"Memang ada secara politisasi data (kemiskinan) tergantung siapa yang buat dan untuk kepentingan apa," kata Indria kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/4).
Data ini, kata Indria, dibungkus sedemikian rupa untuk mencari titik lemah dari satu pasangan dengan pasangan yang lain. Isu kemiskinan ini juga masih dianggap efektif mengenai masyarakat karena langsung dapat dirasakan masyarakat.
"Untuk tingkatan nasional, bisa dilihat di Wamena ada suku Asmat sana berapa kata miskin itu tidak terselesaikan secara signifikan," ungkap dia.
 Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraData kemisikinan laris di debat perdana pilgub Jateng |
Sebenarnya, Indria menilai masyarakat tak perlu mempermasalahkan debat data kemiskinan. Yang jadi persoalan adalah bagaiamana cara calon pemimpin itu bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri.
"Para calon pemimpin punya perhatian kepada data itu saja sudah bagus. Tapi jangan hanya berhenti di dalam pemilu saja. Harus diperbaiki ketika siapa pun menang pemilukada," kata dia.
Menyasar Istana
Selain di tingkatan regional, Istana pun tak lepas dari bidikan isu kemiskinan. Baru-baru ini Eggi Sudjana menyampaikan ceramah yang menyebut Presiden Joko Widodo bikin rakyat miskin karena penjualan aset sumber daya alam.
Hal ini ditepis mentah-mentah Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut angka gini rasio yang menurun.
"Ada data bicara dan gini ratio mulai menurun dari 0,41 menjadi 0,39 persen sekarang," tutur mantan Panglima TNI ini.
Lagi-lagi, Indria melihat isu ini adalah suatu hal yang lumrah jelang tahun politik. Penantang akan mencari celah untuk menekel petahan sampai nanti di tahun 2019.
"Saya kira itu salah satu cara yang akan dipakai para penantang untuk melegitimasi kejatuhan incumbents," ucap dia.
Kendati begitu, kritik kemiskinan tak terlepas dari kondisi kekinian. Dia mengkritisi kebijakan kemiskinan di Indonesia masih menyentuh tahap permukaannya saja.
"Dari tahun ke tahun signifikasi pengentasan kemiskinan enggak ada. Program padat karya segala macam hanya menyentuh ke bagian permukaan," ungkap Indria.
Dia menekankan kemiskinan itu bukan barang baru di zaman Presiden Jokowi saja. Pemimpin baru nantinya harus putar otak agar kebijakan soal penekanan kemiskinan bisa menyentuh masyarakat langsung.
"Penduduk miskin itu sekitar 18 persen dari 260 juta jiwa. Itu melebihi penduduk Malaysia 40-60 juta orang Indonesia miskin. Ini sudah dari zaman dulu dan tak perlu diperdebatkan, tinggal menjadi PR pemimpin ke depan," tegas dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK