Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Dipastikan di Kalimantan

CNN Indonesia | Senin, 29/07/2019 20:41 WIB
Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Dipastikan di Kalimantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Surabaya, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui lokasi yang akan menjadi ibu kota baru negara Indonesia.

"Iya (persetujuan pemindahan ibu kota negara)," ujarnya usai menghadiri Sinkronisasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (29/7).


Namun, Bambang enggan menerangkan secara lugas provinsi dan daerah mana di Pulau Kalimantan yang bakal ditunjuk menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta.


"Nanti diumumkan. Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti," kata Bambang.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat yang baru dimatangkan Jokowi jelang akhir masa kepresidenan periode 2014-2019. Hal tersebut pun menjadi bahasan dalam rapat di Istana pada April lalu.

Bappenas: Jokowi Tentukan Ibu Kota Baru di KalimantanPresiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 8 Mei 2019. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)


Bukan hanya itu, Jokowi pun telah meninjau beberapa wilayah yang berpeluang akan menjadi ibu kota baru bagi Republik Indonesia di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

Pada Mei lalu, Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono mengatakan kajian pemindahan ibu kota akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat Juli 2019. Pada Mei lalu, Basuki mengatakan ada empat wilayah yang disebut-sebut jadi incaran pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru di Kalimantan Tengah, yaitu Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau. Sementara itu, di Kalimantan Timur hanya satu, yakni Bukit Soeharto.

Pemindahan ibu kota baru tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Hal itu bertujuan untuk menekan anggaran.


[Gambas:Video CNN] (frd/kid)