Jakarta, CNN Indonesia -- Empat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (
DPD) dari DKI Jakarta terpilih di Pemilu 2019 mengaku tak sepakat dengan rencana
pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Alasannya, anggaran pemindahan ibu kota mencapai triliunan dan faktor emosional dengan Jakarta.
Adapun empat anggota DPD yang diprediksi unggul di DKI itu ialah Sabam Sirait, Sylviana Murni, Jimly Asshiddiqie, dan Fahira Idris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, daerah lain," kata Fahira Idris di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/7).
Kedatangan mereka ke Balai Kota DKI adalah untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Di tempat yang sama, Sabam Sirait menambahkan negara bakal keluar uang banyak jika ingin memindahkan Ibu Kota. Dana itu menurut Sabam bisa dipakai negara untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
"Saya tidak setuju karena satu pertama kali mendirikan Ibu Kota negara akan triliunan keluar uang. Kita lebih memerlukan untuk yang lain daripada itu," jelas dia, yang merupakan eks politikus PDIP itu.
Terlebih, Sabam mengatakan bahwa Jakarta sekarang sudah cukup baik. Sebagai orang yang berumur, Sabam menyatakan banyak hal emosional dirinya dengan Jakarta.
"Ibu Kota ini sudah baik. Saya orang yang emosionil dalam soal soal yang sangat lampau," tutup dia.
Diketahui Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Bahkan pemerintah akan melakukan studi banding ke beberapa negara untuk pemindahan ibu kota. Salah satunya, Brasil.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Brasil terbilang sukses memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia.
Tahun ini, Bappenas menargetkan lokasi ibu kota baru sudah ditetapkan. Selanjutnya, pembangunan (ground breaking) infrastruktur ibu kota baru bisa dimulai pada 2021 dan proses pemindahan tahap pertama ditargetkan mulai pada 2024.
Bappenas memproyeksi hajatan nasional ini membutuhkan dana sebesar US$23 miliar-US$33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.
[Gambas:Video CNN] (ctr/arh)