BNPB Dorong Jokowi Keluarkan Inpres Penanggulangan Bencana
CNN Indonesia
Kamis, 01 Agu 2019 02:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernadus Wisnu Widjaja menyebut saat ini pemerintah telah menyiapkan langkah strategis dalam hal regulasi dan nonregulasi terkait penanggulangan bencana.
Wisnu mengatakan hal ini mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ancaman besar soal bencana alam maka diperlukan aturan-aturan konkrit untuk mengatur antisipasi bencana dan penanganannya itu.
Terkait regulasi sendiri, kata Wisnu, BNPB akan segera mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan PP nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
"Jadi kita saat ini dalam proses revisi PP nomor 21 dan nomor 22, kaitannya salah satunya dengan Early Warning System (peringatan dini)," kata Wisnu di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Rabu (31/7).
Tak hanya itu, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) terkait kewajiban membuat rencana kedaruratan di seluruh kabupaten/kota dalam menangani bencana.
Targetnya, kata Wisnu, bisa selesai paling lambat satu tahun ke depan.
"Sudah diusulkan kepada presiden, agar penanggulangan bencana ini bisa teratasi dengan baik di semua wilayah," kata dia.
Di sisi lain, untuk bidang nonregulasi, BNPB akan segera menyosialisasikan beberapa program, seperti meningkatkan kemampuan seluruh armada di setiap elemen lembaga kebencanaan yang berkaitan dengan peringatan dini bencana.
"Jadi misalnya di BMKG, mereka juga sudah banyak memasang peralatan, dalam proses satu tahun ini akan banyak dipasang terkait dengan deteksi, gempa bumi dan tsunami," kata dia.
Tidak hanya itu, BNPB juga akan mengadakan program-program lain seperti membuat hutan pantai, yang diyakini dapat meminimalisasi bencana alam yang besar.
"Reduksinya sejujurnya tidak menggunakan struktur yang masif sebagaimana di Jepang karena mahal sekali. Kami akan mendorong untuk membuat hutan pantai untuk mengurangi energi tsunami misalnya," ucap Wisnu.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
Wisnu mengatakan hal ini mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ancaman besar soal bencana alam maka diperlukan aturan-aturan konkrit untuk mengatur antisipasi bencana dan penanganannya itu.
Terkait regulasi sendiri, kata Wisnu, BNPB akan segera mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan PP nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) terkait kewajiban membuat rencana kedaruratan di seluruh kabupaten/kota dalam menangani bencana.
Targetnya, kata Wisnu, bisa selesai paling lambat satu tahun ke depan.
"Sudah diusulkan kepada presiden, agar penanggulangan bencana ini bisa teratasi dengan baik di semua wilayah," kata dia.
Di sisi lain, untuk bidang nonregulasi, BNPB akan segera menyosialisasikan beberapa program, seperti meningkatkan kemampuan seluruh armada di setiap elemen lembaga kebencanaan yang berkaitan dengan peringatan dini bencana.
"Jadi misalnya di BMKG, mereka juga sudah banyak memasang peralatan, dalam proses satu tahun ini akan banyak dipasang terkait dengan deteksi, gempa bumi dan tsunami," kata dia.
Tidak hanya itu, BNPB juga akan mengadakan program-program lain seperti membuat hutan pantai, yang diyakini dapat meminimalisasi bencana alam yang besar.
"Reduksinya sejujurnya tidak menggunakan struktur yang masif sebagaimana di Jepang karena mahal sekali. Kami akan mendorong untuk membuat hutan pantai untuk mengurangi energi tsunami misalnya," ucap Wisnu.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK