Panglima TNI Hitung Potensi Ancaman di Calon Ibu Kota Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku tengah menghitung potensi ancaman di wilayah calon ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyebut ibu kota negara bakal dipindahkan ke wilayah Pulau Kalimantan.

"Ini kan masih dibahas ya. Tapi kalau secara umum yang jelas dari faktor ancaman kita lihat, ancaman dari barat, timur, selatan kita hitung," kata Hadi usai mengikuti rapat terbatas Pemindahan Ibu Kota di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Namun, jenderal bintang empat itu tak menjawab lugas saat ditanya soal keamanan di Borneo tersebut. Hadi menyatakan masih menunggu kepastian lokasi ibu kota negara baru yang akan ditetapkan pemerintah dalam waktu dekat.

"Yang jelas Bappenas sudah melihat Kalimantan. Nah Kalimantan nanti, Kalimantan mana yang akan dipilih," ujarnya.

Lihat juga: Pemerintah Cuma Gelontorkan Rp93 T untuk Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke wilayah di Pulau Kalimantan. Ia mengatakan masih menunggu hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memilih provinsi mana di Kalimantan yang akan menjadi ibu kota negara.

"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan, di Kalimantan, provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sudah menindaklanjuti pilihan provinsi yang dinilai berpotensi, seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Lihat juga: Jokowi Malu Ingin ke Malaysia dan Singapura karena Kabut Asap

Ia juga meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota, baik yang bersumber dari APBN atau di luar APBN. Ia juga memerintahkan agar ada desain kelembagaan yang diberikan otoritas dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini.
[Gambas:Video CNN] (fra/ain)