Jutaan PNS Diboyong ke Kalimantan Buntut Pemindahan Ibu Kota

CNN Indonesia | Selasa, 30/07/2019 14:08 WIB
MenPAN-RB Syafruddin mengatakan ASN atau PNS di lingkungan pemerintah pusat harus ikut pindah jika ibu kota negara dipindahkan. Jutaan PNS bakal ikut pindah jika ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah pusat akan dipindahkan seluruhnya apabila Ibu Kota Negara Republik Indonesia jadi dipindahkan. Itu bagian dari konsekuensi pemindahan ibu kota negara.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi ibu kota baru sudah disetujui, yakni di Kalimantan.

"Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin kepada wartawan di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (30/7).
Jumlah ASN yang berdinas pemerintah pusat saat ini, lanjutnya, mencapai sekitar satu juta orang. Ia mengatakan pemerintah akan mengakomodasi seluruh ASN tersebut untuk pindah ke Ibu Kota negara yang baru.


"Iya, iya sudah, sudah kita [rencanakan untuk pindah juga], di Kementerian lembaga di pusat ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan kajian realisasi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Mengenai lokasi, sudah disetujui.

"Hal yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," ujar Bambang.

Presiden Joko Widodo sendiri bahkan telah meninjau empat daerah di Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota negara yang baru. Empat daerah tersebut adalah Palangka Raya yang juga ibu kota Kalteng, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.

Jika jadi dilaksanakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta diprediksi membutuhkan biaya yang ekstra besar. Setidaknya membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Anggaran tersebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Hal itu bertujuan untuk menekan anggaran.
[Gambas:Video CNN] (rzr/ugo)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK