ANALISIS

Ironi Literasi di Balik Razia Buku Kiri

CNN Indonesia | Kamis, 08/08/2019 07:40 WIB
Ironi Literasi di Balik Razia Buku Kiri Pemikiran kiri disebut punya kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Merazia buku-buku kiri dianggap upaya membungkam nalar kritis masyarakat. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Razia buku-buku kiri yang membahas tema komunisme dan Partai Komunis Indonesia kembali terjadi. Setelah aksi aparat menyita sejumlah buku kiri di Probolinggo, 27 Juli lalu, peristiwa tak jauh berbeda terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dua peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu satu minggu. Sejarawan Andi Achdian melihat ironi di balik rangkaian aksi razia itu. Lebih-lebih ketika Brigade Muslim Indonesia di Makassar turut merazia buku-buku tulisan Romo Franz Magnis-Suseno yang isinya justru mengkritisi Marxisme, Marxisme-Leninisme (komunisme).

Achdian menuturkan tradisi pemikiran kiri di Indonesia telah berakar sejak lama. Pemikiran kiri disebutnya mempengaruhi gerakan kemerdekaan di Indonesia.


"... Tanpa pemikiran kiri, Indonesia tidak pernah ada dalam peta dunia. Sejarah pergerakan antikolonial berkembang karena ada kritisisme tersebut. Tanpa ada gagasan kiri, kita hanya jadi budak kolonialisme bangsa asing," kata Achdian saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/8).

Jika pemikiran kiri pernah berjaya di masa lalu, nasibnya saat ini justru jadi objek yang selalu disalahkan. Nasib pemikiran kiri dan buku-bukunya, kata Achdian, berbanding terbalik dengan pemikiran kanan dan buku-bukunya.

Dalam ilmu politik, istilah kanan secara umum merujuk pada kelompok atau pemikiran konservatif. Achdian menyebut di Indonesia buku-buku pemikiran kanan yang masuk kategori ekstrem bebas diperjualbelikan di Indonesia.

Dia mencontohkan buku berjudul Mein Kampf yang ditulis pemimpin fasis Jerman, Adolf Hitler. Mein Kampf telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah lama dijual bebas.

"Buku paling kanan sejagat, Mein Kampf, hadir dengan bebas di Indonesia. Bahaya laten fundamentalisme kanan sudah terbukti dalam kasus Christchurch," ujarnya.

Razia terhadap buku-buku kiri juga disebutnya sebagai tanda kemunduran sikap dan pemikiran. Kemunduran dalam sikap dan pikiran tersebut, begitu jauhnya sehingga Achdian sampai membandingkan dengan praktik yang dilakukan pada era kolonial Hindia-Belanda.

Achdian menyebut di masa kolonial, pemerintah Belanda melawan gagasan-gagasan tentang kemerdekaan yang dicetuskan kaum pergerakan, dengan cara membuat buku-buku resmi. Wacana dibalas wacana.

"Kalau sekarang kecerdasan itu tidak nampak, yang mereka punya kekerasan di ruang publik," kata Achdian.

Sejarawan Universitas Indonesia itu menganggap tak ada yang salah dalam buku-buku kiri yang terbit dan beredar di Indonesia. Dia mengatakan buku-buku kiri justru menawarkan ide-ide kritis. Salah satunya gagasan melawan praktik kolonialisme.

Atas alasan itu dia menilai razia buku kiri sama dengan upaya membungkam nalar kritis.

Pembungkaman dilakukan berkali-kali, seperti halnya razia yang terus berulang terhadap buku kiri. Achdian menyebutnya sebagai razia musiman. Dia bahkan menduga praktik razia ini telah menjadi komoditas politik.

Kata Achdian, razia dilakukan bisa jadi untuk menutupi kelemahan seperti tak adanya program atau inisiatif untuk masyarakat seperti masalah kesehatan dan upah murah. Maka itu, menghidupkan kembali stigma kiri adalah jalan paling mudah untuk ditempuh.

"Saya justru melihatnya sebagai cara hidup suatu kelompok sebagai sebuah kekuatan politik. Cara paling mudah adalah menghidupkan stigma-stigma tertentu dalam masyarakat. Stigma paling mudah dan murah ya ideologi kiri," tuturnya.

Dia tak menyebut kelompok mana yang menjadikan razia buku kiri sebagai komoditas politik. Namun dia menyesalkan sikap aparat yang terkesan melakukan pembiaran. 

Dengan sikap membiarkan, tindakan razia seolah-olah menjadi kebenaran. "Problemnya ada di pembiaran oleh aparat. Bahkan menjadikan ini sebagai inisiatif yang akhirnya mereka lakukan juga," tuturnya.

Achdian mengatakan solusi supaya tidak lagi terjadi razia adalah dengan penegakan hukum agar masyarakat mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum ini juga berlaku bagi aparat yang dalam beberapa kesempatan turut merazia buku-buku kiri.

"Sudah ada ketentuan MK yang mengatur ini. Dan aparat negara harus sadar hukum juga... Mereka aparat negara yang bertindak dengan landasan hukum, bukan tafsiran pribadi orang per orang," kata Andi.

Andi menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memproduksi dan membaca buku aliran kiri. Dia berkata masyarakat tidak boleh dibatasi supaya tidak menjadi katak dalam tempurung.
[Gambas:Video CNN] (gst/wis)