Ryamizard soal NKRI Bersyariah: Lakum Dinukum Waliyadin
CNN Indonesia
Rabu, 14 Agu 2019 17:29 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menolak usulan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang ingin membumikan istilah NKRI Bersyariah di Indonesia.
Menurutnya, syariah atau syar'i tak bisa dipaksakan di Indonesia karena masyarakatnya yang beragam. Ia menyebutkan urusan agama adalah urusan pribadi masing-masing.
"Lakum dinukum waliyadin. Sudah kita laksanakan, banyak agama tetapi satu. Biaralah agama agamamu, agamaku agamaku," kata Ryamizard sambil mengutip salah satu ayat dalam Alquran, usai mengisi Kuliah Umum di UPN Veteran Jatim, Surabaya, Rabu (14/8).
Maka itu, kata dia, usulan NKRI bersyariah mestinya tak perlu mengemuka karena bisa menuai kegaduhan dan perdebatan publik yang lebih besar nantinya.
Jika NKRI bersyariah jadi diterapkan, Ryamizard menyebut itu sama halnya negara ini memberikan label yang tak adil terhadap masyarakat yang menganut agama di luar Islam. Selama ini pun perdebatan semacam itu telah terjadi dengan munculnya istilah 'kafir'.
"Jangan ribut, urusan neraka surga itu urusan tuhan, jangan kafir-kafirkan, ndak betul, mengkafirkan orang itu tidak baik," cetusnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini nilai-nilai syariah sudah ada sejak lama di Indonesia. Hal itu dituangkan dalam sila pertama. Maka tak perlu lagi istilah tambahan pada NKRI.
"Syariah itu sudah ada di Pancasila, menjalankan Pancasila, sila pertama sudah juga menjalankan syariah Islam. NKRI cuma satu jangan ditambah-tambah, tidak ada NKRI plus ya, titik," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ijtimak Ulama IV, 8 Agustus 2019 menghasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi. Salah satunya meminta umat Islam untuk sama-sama mewujudkan NKRI bersyariah.
Ketua PA 212 Haikal Hassan menyatakan istilah NKRI bersyariah tak lantas bertentangan dengan Pancasila. Menurut Haikal, NKRI bersyariah merujuk pada pengertian bangsa Indonesia yang tetap taat pada syariat Allah.
"Enggak ada bertentangan. Itu cuma istilah. Jangan mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak," ujar Haikal saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8).
[Gambas:Video CNN] (frd/arh)
Menurutnya, syariah atau syar'i tak bisa dipaksakan di Indonesia karena masyarakatnya yang beragam. Ia menyebutkan urusan agama adalah urusan pribadi masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika NKRI bersyariah jadi diterapkan, Ryamizard menyebut itu sama halnya negara ini memberikan label yang tak adil terhadap masyarakat yang menganut agama di luar Islam. Selama ini pun perdebatan semacam itu telah terjadi dengan munculnya istilah 'kafir'.
Ia menambahkan bahwa selama ini nilai-nilai syariah sudah ada sejak lama di Indonesia. Hal itu dituangkan dalam sila pertama. Maka tak perlu lagi istilah tambahan pada NKRI.
"Syariah itu sudah ada di Pancasila, menjalankan Pancasila, sila pertama sudah juga menjalankan syariah Islam. NKRI cuma satu jangan ditambah-tambah, tidak ada NKRI plus ya, titik," pungkasnya.
Ketua PA 212 Haikal Hassan menyatakan istilah NKRI bersyariah tak lantas bertentangan dengan Pancasila. Menurut Haikal, NKRI bersyariah merujuk pada pengertian bangsa Indonesia yang tetap taat pada syariat Allah.
"Enggak ada bertentangan. Itu cuma istilah. Jangan mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak," ujar Haikal saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8).
[Gambas:Video CNN] (frd/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK