Surya Paloh soal Jaksa Agung Bukan dari Parpol: Terserah

tim, CNN Indonesia | Rabu, 14/08/2019 18:02 WIB
Surya Paloh soal Jaksa Agung Bukan dari Parpol: Terserah Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi pernyataan Jokowi terkait jaksa agung bukan dari kalangan parpol. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan segala keputusan terkait jabatan jaksa agung pada periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin 2019-2024 mendatang kepada presiden terpilih.

Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut jabatan jaksa agung akan diisi oleh kalangan profesional. Surya tak ingin ikut campur terkait keputusan itu.
"Apapun juga terserah Bapak Presiden," kata Surya di Gedung Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jaksa agung saat ini dijabat oleh M. Prasetyo. Dia merupakan mantan kader Partai NasDem.


Kala itu, banyak yang menganggap jaksa agung seharusnya tidak diisi oleh kalangan politisi karena berpotensi memicu konflik kepentingan dengan partai politik tertentu.

Hal sama juga dia ungkapkan terkait porsi menteri kabinet yang berasal dari profesional sebanyak 55 persen, sementara dari kalangan parpol 45 persen. Surya menyatakan akan mendukung segala keputusan Jokowi.
"Apapun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen itu hak prerogatif presiden," kata Surya.

Presiden Jokowi menyatakan jaksa agung pada periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik.

"Jaksa agung pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Namun Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung selanjutnya. Dia hanya menegaskan tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.

Beberapa waktu lalu, Surya Paloh mengatakan Prasetyo bukan jaksa agung pertama dari kalangan parpol. Dia menyinggung nama Baharuddin Lopa, politikus yang juga pernah menjadi jaksa agung.

"Harusnya, kenapa dikotomi? Kita bilang kita ingin maju, tapi kok mendikotomikan. (Kalau) Parpol tidak punya hak, yang lain punya hak, untuk apa negara ini dengan sistem demokrasi?" ucap Paloh kepada CNN Indonesia TV, Selasa (29/7).

[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)