ICW Minta Jokowi Tunjuk Menkumham dan Menkopolhukam Nonparpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih menteri hukum dan HAM (menkumham) serta menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menkopolhukam) yang bukan dari kalangan partai politik. Seperti ketika Jokowi berencana mengangkat jaksa agung bukan dari kader parpol.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi ICW Donal Fariz, menkumham dan menkopolhukam bukan dari parpol dapat menenangkan situasi ketika tensi politik tanah air meninggi.

"Mestinya orang yang menduduki posisi menkumham dan menkopolhukam harus diisi oleh orang yang mampu menenangkan situasi politik yang panas," tutur Donal di kantor ICW Jakarta, Kamis (15/8).

Diketahui, menkumham saat ini dijabat oleh Yasonna Hamonangan Laoly. Politisi senior PDI Perjuangan. Sementara menkopolhukam saat ini dijabat oleh Wiranto, yang merupakan pendiri partai Hanura.

Donal menegaskan ICW tidak anti parpol. Namun, dia menganggap logika berpikir membebaskan jabatan tertentu dari kepentingan parpol itu bisa dijadikan komitmen untuk menghindari konflik kepentingan.

Lihat juga: Jokowi: Jaksa Agung Selanjutnya Bukan dari Partai Politik

Donal mengapresiasi ketika Jokowi berencana mengangkat jaksa agung tidak berasal dari kalangan partai politik. Dia menilai sudah cukup selama lima tahun ini, masyarakat disuruh menonton proses penegakan hukum yang bias dengan persoalan-persoalan politik.

Meski begitu, Donal menilai sikap Jokowi masih membutuhkan konsistensi. Jika mengangkat jaksa agung tidak berasal dari parpol adalah hasil dari evaluasi selama 5 tahun sebelumnya, maka hal ini perlu dilakukan juga di sektor lain, yaitu menkumham dan menkopolhukam.

"Poinnya adalah kita berharap ada konsistensi konstruksi cara pandang kalau pimpinan penegakan hukum dipimpin oleh orang politik akan membawa turbulensi politik dan penegakan hukum, bercampur baur diproses itu," tambah dia.

Lihat juga: Jokowi soal Menteri: Ada yang Usianya 25 Tahun

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik. Meski begitu, Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung selanjutnya

"Jaksa agung pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Jika Jokowi benar-benar melakukan itu, maka akan berbeda dibanding sebelumnya. Jokowi mengangkat Mohammad Prasetyo sebagai jaksa agung. M. Prasetyo sendiri merupakan mantan kader Partai NasDem.

Namun, Ketua Umum dan sejumlah elit NasDem menegaskan bahwa M. Prasetyo hanya bekerja dan bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Bukan kepada NasDem.
[Gambas:Video CNN] (bmw/ain/bmw)