Koalisi LSM Desak Pansel Tegas soal Rekam Jejak Capim KPK

CNN Indonesia | Selasa, 16/07/2019 19:58 WIB
Koalisi LSM Desak Pansel Tegas soal Rekam Jejak Capim KPK Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK meminta Panitia Seleksi (Pansel) menelusuri secara menyeluruh rekam jejak para pendaftar pimpinan KPK yang sudah lolos administrasi, khususnya Irjen Firli Bahuri.

Koalisi Kawal Capim KPK beranggotakan sejumlah LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), YLBHI, KontraS, LBH Jakarta.

"Kita menganggap bahwa dengan lolosnya yang bersangkutan (Irjen Firli) dalam seleksi admin, mungkin bisa dikatakan bahwa administrasinya sudah baik. Tapi ke depan jika ada pencarian rekam jejak dari Pansel dan ada masukan-masukan dari masyarakat, harapannya masukan ini dapat ditelaah lebih lanjut oleh Pansel," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhan di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (16/7).


Kurnia menjelaskan Pansel harus menggali rekam jejak para capim dengan serius. Jika ada rekam jejak pelanggaran, Pansel disebutnya bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk mengeliminasi yang bersangkutan.
"Bahkan Pansel seharusnya mendatangi KPK, menanyakan dugaan pelanggaran etik apa yang sebenarnya dilakukan oleh Irjen Firli," ujar dia.

"Dan jika memang ada dugaan pelanggaran etik, maka sudah seharusnya dan saya yakin publik sepakat, bahwa yang bersangkutan tidak bisa diloloskan untuk tahapan seleksi selanjutnya," ujarnya menambahkan. 

Irjen Firli adalah anggota Polri yang mendaftar capim KPK. Dia juga sempat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Total, ada 13 anggota dari Polri yang mendaftar capim dan lolos seleksi administrasi.
Nama Firli menjadi sorotan karena diduga pernah melakukan pelanggaran etik lantaran bertemu dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi saat masih menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Mei 2018. Saat itu lembaga antirasuah itu tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NTT), kini bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Kasus itu terjadi saat Firli menjabat Deputi Penindakan. Baru-baru ini, Firli ditarik kembali ke institusi asalnya, Polri, dan dipromosikan sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Posko Pengaduan Masyarakat

Koalisi Kawal Capim pun mendirikan posko pengaduan masyarakat terkait rekam jejak orang-orang yang mendaftar capim KPK. "Publik apabila menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah atau pelanggaran capim tertentu, bisa melaporkan. Pos ini menjadi ruang bagi pelibatan masyarakat," kata Biro Kampanye dan Jaringan KontraS Nisrina Nadhifah Rahman.

Posko pengaduan dibuka mulai hari ini hingga 30 Agustus 2019, secara online. Pengaduan bisa dilakukan melalui https://bit.ly/pengaduancapimkpk.

Kurnia menuturkan selain bisa mengakses lewat portal online, masyarakat juga bisa mengadu langsung ke kantor YLBHI Jakarta. Ia mengatakan posko ini akan menjadi pembanding dari masukan-masukan yang didapatkan pansel capim KPK. 
"Maka dari itu kita menjadi pembanding dari masyarakat, baik itu kejahatan-kejahatan, misalnya tindak pidana umum atau korupsi atau etik dapat dilaporkan di sini dan kita akan ungkap ke publik bagaimana potret 192 orang yang mendaftar sebagai pimpinan KPK," ujar Kurnia.

Seleksi capim KPK diikuti oleh orang-orang dari berbagai institusi. Tercatat ada 192 nama yang lolos seleksi administrasi dari 376 orang yang mendaftar. Peserta seleksi juga berasal dari kepolisian dan kejaksaan agung.

Ketua YLBHI Asfinawati menyebut aparat penegak hukum yang mendaftar capim malah berpotensi melemahkan KPK memberantas korupsi. Sebab, kata dia, dasar hukum KPK dibentuk justru untuk memberantas korupsi dalam penegak hukum.

"Yang utama KPK berdiri memang untuk membersihkan penegak hukum. Artinya apa? Undang-undang ini mengatakan ada persoalan penegak hukum, baik di tingkat kepolisian atau kejaksaan," jelasnya.
[Gambas:Video CNN] (sas/wis)