Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tak mengetahui soal pengadaan
mobil dinas menteri atau pejabat setingkat yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Moeldoko menyebut jika benar dilakukan pengadaan, dirinya menilai sudah wajar mobil dinas menteri diganti yang baru.
"Ya mungkin sudah waktunya diganti. Mungkin (sudah tua)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).
Moeldoko mengatakan mobil dinas yang dirinya dapat pun saat ini sudah beberapa kali harus masuk ke bengkel. Ia pun akhirnya tak sering menggunakan mobil dinas.
Mantan Panglima TNI itu mengaku dirinya tak berani memakai mobil dinas untuk perjalanan jauh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kadang-kadang pakai (mobil dinas). Cuma udah (beberapa) ke bengkel. Mobil saya kan sudah beberapa kali ke bengkel," ujarnya.
Moeldoko menilai kemungkinan pergantian mobil dinas ini karena masalah kenyamanan dan keamanan.
"Ya kan kita kadang-kadang perlu kecepatan tinggi, kenyamanan. Sebenarnya pendekatannya keamanan," tuturnya.
Pensiunan jenderal bintang empat itu menyatakan pergantian mobil dinas seharusnya sudah dilakukan saat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi tak jadi dilaksanakan. Ia tak ambil pusing jika memang nantinya mendapat mobil dinas baru.
"Pergantian mobil kan zamannya Pak SBY dulu, tapi enggak jadi. Kita pertahankan sampai sekarang," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengadaan mobil dinas untuk menteri dan pejabat setingkatnya. Pengumuman pengadaan disampaikan dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan pada 19 Maret lalu.
Total nilai pengadaan mobil tersebut mencapai Rp152,5 miliar. Anggaran pengadaan bersumber dari APBN 2019. Namun belum jelas, nilai pengadaan tersebut digelontorkan untuk pembelian berapa unit mobil.
Tender pengadaan sudah selesai dan dimenangkan oleh PT Astra International dengan penawaran senilai Rp147,229 miliar.
(fra/ayp)