Ibu Kota Baru Diumumkan, Gerindra Anggap Belum Penuhi Syarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur belum memenuhi syarat legalitas. Seharusnya progres pemindahan ibu kota dilakukan berdasarkan undang-undang.

Namun, kata Riza, hingga kini pemerintah belum memberikan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota.

"Aspek legalitas sampai saat ini belum terpenuhi, sampai saat ini juga belum. Kemudian aspek legalitas itu, harus pakai Undang-undang. Bukan rapat kabinet, itu pakai Undang-undang. Dan undang-undang dibentuk pemerintah dengan DPR. Ini RUU-nya seperti apa kita belum tahu," kata Riza kepada CNNIndonesia.com Senin (26/8).

Politikus Partai Gerindra itu mengeluhkan Jokowi karena tak pernah melibatkan DPR untuk berkomunikasi atau berkonsultasi langsung terkait rencana tersebut. Padahal, kata dia, berbagai keputusan strategis harus dibicarakan dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

"Jangan sepihak eksekutif memutuskan. Harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR dalam hal ini komisi II. Dan dalam hal ini tak ada sama sekali surat menyurat, melakukan pembahasan, RDP (rapat dengar pendapat) dan sebagainya," kata dia.

Lihat juga: Mengenal Penajam Paser Utara dan Kukar, Ibu Kota Baru RI

Tak hanya itu, Riza menilai Indonesia masih belum memiliki pendanaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup untuk memindahkan Ibukota. Apalagi anggaran yang dibutuhkan hampir mencapai Rp500 triliun.

Terlebih lagi, kata dia, Indonesia saat ini masih mengalami berbagai defisit dalam sektor perekonomian yang belum teratasi dengan baik. Karenanya, dia menilai konsultasi dengan DPR seharusnya dilakukan secara intensif.

"Hampir Rp500 triliun. Pertanyaannya, uangnya ada atau tidak. Sementara sampai saat ini kita defisit anggaran, neraca perdagangan defisit dan lainnya. Dari sisi kemampuan kita tak memiliki cukup anggaran," kata dia.

Belum lagi soal pegawai negeri sipil (PNS) yang juga harus pindah ke ibu kota baru. Menurutnya, itu merupakan hal yang kompleks, sehingga perlu dibicarakan dengan DPR secara komprehensif.

Lihat juga: Alasan Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru

"Dan manusianya itu bukan cuma pegawai PNS pusat, tapi istri anak dan keluarga. Jadi yang dibangun bukan kantor atau hotel, tapi sekolah, rumah sakit dan lainnya. Jadi pemindahan ibukota itu memindahkan orang dan keluarganya, masa bapaknya di Kalimantan, anak istrinya di Jakarta itu harus diperhatikan," kata Riza.

Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru. Wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi pilihan. Jokowi menilai kecil kemungkinan bencana terjadi di wilayah Kalimantan Timur.

"Baik bencana banjir, gempa bumi tsunami, kebakaran hutan, dan gunung berapi," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Selain itu Kaltim dipilih karena letak geografisnya berada di tengah kepulauan Indonesia. "Ketiga dekat wilayah kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda," katanya.

Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia lahan sekitar 180 ribu hektare. Karenanya, cukup untuk dibangun kawasan pemerintahan yang baru.
[Gambas:Video CNN] (rzr/sur)