Ketua DPR Terima Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pihaknya telah menerima surat dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPR ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, Selasa (27/8).

"Kami beritahukan kepada pimpinan dewan, bahwa telah menerima surat dari presiden nomor R34/PRES/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019, perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota," ujar Bamsoet.


"Untuk surat tersebut sesuai keputusan DPR RI tentang tata tertib. Akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku," sambung politikus Golkar tersebut.

Lihat juga: Ibu Kota Pindah, Anies Ajukan Revisi UU DKI Jakarta

Sehari sebelumnya, Jokowi mengumumkan secara resmi mengenai lokasi baru ibu kota negara RI di Kalimantan Timur. Lokasi tersebut, kata dia, akan berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian wilayah Penajam Paser Utara.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan ibu kota baru akan berlokasi di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Pasir Utara.

Kawasan Kecamatan Samboja dan Sepaku Semoi yang menjadi ibu kota baru itu berada dalam Kawasan Bukit Soeharto.

"Kawasan Bukit Soeharto namanya, di sebelah barat timurnya itu Samboja, sebelah baratnya Sepaku Semoi. Namanya di kawasan Bukit Soeharto," ujar Isran kemarin.

Dia menambahkan tak semua kawasan Bukit Soeharto menjadi bagian ibu kota baru. Lokasi yang dijadikan ibu kota hanya kawasan hutan produksi. Yang tidak termasuk wilayah ibu kota baru adalah kawasan hutan lindung dan hutan penelitian Universitas Mulawarman, dan kawasan konservasi.

Rapat Paripurna Diwarnai Kursi Kosong

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR hari ini diwarnai kursi kosong para anggota dewan. Rapat Paripurna salah satu diskusinya yakni memuat pembahasan sejumlah agenda strategis program pemerintahan.

Rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.55 WIB dari jadwal awal pukul 10.00 WIB. Berdasarkan perhitungan kepala (headcount) di ruang rapat paripurna sampai pada pukul 11.07 WIB, tercatat hanya 56 anggota yang hadir.

Lihat juga: Infrastruktur yang Perlu Dibangun Kaltim, Sang Ibu Kota Baru

Bambang Soesatyo yang memimpin sidang ditemani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim setidaknya 282 anggota DPR dari 560 anggota dewan yang hadir berdasarkan absensi Sementara 278 anggota DPR tak dapat hadir karena izin sedang menjalankan tugas kedewanan.

Melihat hal itu, Bamsoet menyatakan rapat paripurna kuorum dan dapat dilanjutkan.

"Daftar hadir rapat ini telah tercatat sebanyak 282 anggota hadir dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada. Demikian kuorum telah tercapai," kata Bamsoet

Berdasarkan agenda, rapat paripurna kali ini DPR akan mendengarkan laporan dari Tim Implementasi Reformasi DPR RI. Selain itu, DPR akan menetapkan susunan dan keanggotaan fraksi-fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan.

Selain itu, Rapat Paripurna kali ini DPR akan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangannya.

[Gambas:Video CNN] (rzr/kid)