JK Jelaskan Langkah Sebelum Susun UU Pemindahan Ibu Kota
CNN Indonesia
Rabu, 28 Agu 2019 02:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur masih membutuhkan proses yang sangat panjang. Pemerintah masih harus melakukan kajian di sejumlah sektor.
"Perlu pendalaman semua sektor, pemerintahan, ekonomi, yang kemudian menjadi kajian akademis. Dari situ kemudian baru RUU (Rancangan Undang-undang), nanti dibahas di DPR. Jadi masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
JK mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya agar pemindahan ibu kota dapat segera dimulai pada 2024. Namun ia mengingatkan tahapan pemindahan itu harus tetap sesuai aturan.
"Prosedurnya panjang dan dalam waktu empat tahun itu [harus dikaji]. Kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu pertimbangan dengan hati-hati," katanya.
Terkait RUU untuk ibu kota baru, JK mengatakan hal itu akan dibahas di DPR periode mendatang. Selain itu DPR juga mesti menentukan komisi yang berwenang dan segala aturan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yakni sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
"Itu kan harus mengatur komisinya, mengatur segalanya itu, makan tempo juga itu. Deal-deal-nya," ucap JK.
Pemerintah, lanjut JK, juga mempertimbangkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh kementerian/lembaga pusat dari Jakarta ke Kaltim. Ia mengatakan itu adalah keniscayaan, karena negara lain yang memindahkan ibu kota juga turut memindahkan ASN.
"Malaysia itu hanya pindah 20 kilometer ibu kotanya ke Putrajaya. Istananya tetap di Kuala Lumpur, gedung parlemen di Kuala Lumpur, tentara dan polisi tetap di Kuala Lumpur. Jadi hanya betul-betul kementerian yang pindah," kata JK.
Ia juga menyinggung Kazakhstan yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana. JK mengatakan pemindahan itu dilakukan Kazakhstan karena Almaty dinilai terlalu dekat dengan China.
"Kemudian mungkin ingin jadi legacy dari presiden pertamanya," kata JK.
Bangun Kawasan Ibu Kota Lebih Kompleks Dibandingkan Mega Kawasan Swasta
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah bahwa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke provinsi atau kota di Indonesia lain tidak seperti membuat kompleks perumahan swasta dengan konsep mega kawasan. Menurutnya, pemindahan ibu kota harus dilakukan secara baik sehingga menghasilkan kajian yang matang karena terkait dengan pembangunan 'jantung' baru negara.
"Kajiannya itu harus lebih dingin, harus lebih pelan-pelan dari bawah disosialisasikan sebab pemindahan ibu kota itu bukan seperti orang bikin BSD atau Meikarta," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Fahri kemudian mengkritik rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang hanya akan mengucurkan dana 19 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memindahkan ibu kota. Menurutnya, pembangunan di ibu kota baru tidak boleh menggunakan uang dari pihak swasta.
"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu," kata Fahri.
Dia juga mengaku heran dengan sumber anggaran pemindahan ibu kota yang berjumlah Rp466 triliun. Dia membandingkan kesulitan DPR meminta uang sekitar Rp400-600 miliar untuk membangun gedung baru yang terhambat hingga kini.
"Tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp500 triliun itu mustahil," ujar Fahri.
Sebelumnya, 26 Agustus 2019, Jokowi telah memastikan lokasi ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur. Jokowi beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.
Dua wilayah yang diputuskan jadi ibu kota baru adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan Kaltim, kata Jokowi, karena risiko bencana kecil terjadi. Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografisnya berada di tengah kepulauan nusantara.
"Ketiga dekat wilayah kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda," katanya.
Jokowi menegaskan Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan. Jakarta akan terus dikembangkan sebagai kota bisnis dan keuangan berskala regional dan global meski tak berstatus ibu kota negara RI lagi.
[Gambas:Video CNN]
(psp, mts/kid)
"Perlu pendalaman semua sektor, pemerintahan, ekonomi, yang kemudian menjadi kajian akademis. Dari situ kemudian baru RUU (Rancangan Undang-undang), nanti dibahas di DPR. Jadi masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
JK mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya agar pemindahan ibu kota dapat segera dimulai pada 2024. Namun ia mengingatkan tahapan pemindahan itu harus tetap sesuai aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah, lanjut JK, juga mempertimbangkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh kementerian/lembaga pusat dari Jakarta ke Kaltim. Ia mengatakan itu adalah keniscayaan, karena negara lain yang memindahkan ibu kota juga turut memindahkan ASN.
"Malaysia itu hanya pindah 20 kilometer ibu kotanya ke Putrajaya. Istananya tetap di Kuala Lumpur, gedung parlemen di Kuala Lumpur, tentara dan polisi tetap di Kuala Lumpur. Jadi hanya betul-betul kementerian yang pindah," kata JK.
Ia juga menyinggung Kazakhstan yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana. JK mengatakan pemindahan itu dilakukan Kazakhstan karena Almaty dinilai terlalu dekat dengan China.
"Kemudian mungkin ingin jadi legacy dari presiden pertamanya," kata JK.
 Museum Mulawarman yang merupakan Istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada 1963, menggantikan yang sebelumnya terbakar. (Brigida Emi Lilia/d'traveler via Detikcom) |
Bangun Kawasan Ibu Kota Lebih Kompleks Dibandingkan Mega Kawasan Swasta
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah bahwa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke provinsi atau kota di Indonesia lain tidak seperti membuat kompleks perumahan swasta dengan konsep mega kawasan. Menurutnya, pemindahan ibu kota harus dilakukan secara baik sehingga menghasilkan kajian yang matang karena terkait dengan pembangunan 'jantung' baru negara.
"Kajiannya itu harus lebih dingin, harus lebih pelan-pelan dari bawah disosialisasikan sebab pemindahan ibu kota itu bukan seperti orang bikin BSD atau Meikarta," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Fahri kemudian mengkritik rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang hanya akan mengucurkan dana 19 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memindahkan ibu kota. Menurutnya, pembangunan di ibu kota baru tidak boleh menggunakan uang dari pihak swasta.
"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu," kata Fahri.
Dia juga mengaku heran dengan sumber anggaran pemindahan ibu kota yang berjumlah Rp466 triliun. Dia membandingkan kesulitan DPR meminta uang sekitar Rp400-600 miliar untuk membangun gedung baru yang terhambat hingga kini.
"Tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp500 triliun itu mustahil," ujar Fahri.
 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Dua wilayah yang diputuskan jadi ibu kota baru adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan Kaltim, kata Jokowi, karena risiko bencana kecil terjadi. Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografisnya berada di tengah kepulauan nusantara.
"Ketiga dekat wilayah kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda," katanya.
Jokowi menegaskan Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan. Jakarta akan terus dikembangkan sebagai kota bisnis dan keuangan berskala regional dan global meski tak berstatus ibu kota negara RI lagi.
(psp, mts/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK