Pemuda Pancasila Undang Jokowi ke Musyawarah Besar di Sumut

CNN Indonesia
Rabu, 28 Agu 2019 13:57 WIB
Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno telah mengundang Presiden Jokowi saat berbincang di Istana Kepresidenan, Jakarta
Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam Musyawarah Besar ke-10 di Sumatera Utara pada September mendatang (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto S. Soerjosoemarno mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam Musyawarah Besar PP ke-10 di Sumatera Utara. Japto berharap Jokowi bisa hadir untuk membuka sekaligus memberikan pembekalan kepada para peserta yang hadir.

"Meminta kesediaan beliau untuk membuka, karena penting bagi kami. Setiap Mubes itu, sebagai mitra pemerintah, kita harus tahu juga program-program pemerintah di semua bidang," kata Japto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8).

Japto mengklaim Jokowi menyambut positif undangan yang telah diberikan. Namun, lanjutnya, Jokowi tak langsung memberi kepastian bakal hadir, karena ingin melihat jadwal kegiatan kenegaraan terlebih dahulu.
"Insyaallah, beliau mencoba kalau tidak ada kegiatan akan hadir. Jadi enggak bisa langsung dijawab," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Japto, dalam agenda Mubes ke-10 yang rencananya digelar September 2019, PP bakal mengevaluasi kerja pengurus selama lima tahun. Program kerja untuk lima tahun mendatang juga akan dibahas. Forum itu, lanjutnya, juga untuk memilih pengurus baru.

"Jadi hanya itu saja. Jadi program disesuaikan dengan yang tidak selesai, apa masalahnya, perlu diganti atau dilanjutkan, bikin program baru," tuturnya.
Dalam pertemuan di Istana, Japto mengatakan bahwa Jokowi juga bicara soal radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Jokowi, lanjutnya, ingin masalah tersebut diatasi bersama untuk menghindari perpecahan.

Menurut Japto, pesan mantan wali kota Solo itu perlu dijalankan seluruh organisasi kemasyarakatan, termasuk PP.

"Tadi ada juga soal kebangsaaan yg disampaikan bapak presiden soal radikalisme intoleransi harus diatasi, supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa nah ini tidak boleh terjadi. Saya rasa bukan hanya PP, semua organisasi wajib untuk itu," ujarnya. (bmw/fra)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER