Fadli Sebut DPR Bisa Tolak Capim KPK Jika Bermasalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut DPR bisa menolak seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang diusulkan oleh Panitia Seleksi Capim KPK bila terdapat rekam jejak pelanggaran.

Itu ia katakan untuk merespons tuntutan koalisi masyarakat sipil yang menyebut 20 nama Capim KPK yang masih bertahan dalam proses seleksi tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

Lihat juga: Pelanggaran Etik, KPK Pastikan Pernyataan Irjen Firli Keliru

"Saya kira bisa saja [ditolak]. Kan dalam beberapa kasus seperti hakim dan sebagainya bisa kita kembalikan, bisa kita minta sempurnakan, atau bisa setujui," kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (28/8).

Diketahui, Komisi III DPR pernah menolak semua nama calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) karena dinilai tidak memenuhi kriteria.

Lebih lanjut, Fadli menilai seleksi Capim KPK sejak awal memiliki tendensi tak semua orang bisa berpartisipasi dan dipilih sebagai kandidat pimpinan KPK.

Lihat juga: Irjen Firli soal Tuduhan Gratifikasi: Saya Punya Harga Diri

Padahal, kata dia, banyak masyarakat yang menginginkan agar para tokoh yang duduk sebagai pimpinan KPK memiliki integritas dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

"Bukan yang punya agenda politik dan agenda korupsi ini. Makanya Saya kira ini yang harus diperhatikan nantinya ketika kita memilih. Mudah-mudahan dari sekian itu ada yang memenuhi kriteria untuk mempunyai akseptabiltas di masyarakat," kata dia.

Selain itu, Fadli turut menekankan agar Pansel tak mengistimewakan kandidat yang memiliki latar belakang dari institusi tertentu untuk duduk sebagai Capim KPK.

Menurutnya, Pansel harus memperhatikan latar belakang institusi dari para Capim agar terjadi keseimbangan dalam satu sama lain dalam bekerja.

Lihat juga: ICW Gagas Petisi Minta Jokowi Intervensi Seleksi Capim KPK

"Harusnya bisa balance, bisa obyektif, terhadap calon dengan melihat kapasitas orangnya," kata dia.

Tak hanya itu, Fadli turut menekankan agar Jokowi bisa melakukan intervensi terhadap proses seleksi Capim KPK. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ya saya kira kadang-kadang beliau ini mengintervensi apa yang tidak perlu diintervensi, dan tidak mengintervensi apa yang perlu di intervensi gitu kan," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (rzr/arh)