Cegah Spekulan, Kapolri Siagakan Polisi di Ibu Kota Baru RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan mengamankan kawasan yang telah ditunjuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

Pengamanan wilayah tersebut, kata Tito, agar tak muncul spekulan tanah yang berujung pada konflik perebutan lahan di wilayah Kalimantan Timur yang sudah ditunjuk sebagai kawasan ibu kota baru.

"Kami akan mengamankan daerah itu yang sudah ditunjuk. Kami amankan supaya tidak terjadi spekulan-spekulan yang kemudian berkompetisi menimbulkan konflik," kata Tito di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).

Lihat juga: Bappenas Sodorkan RUU Ibu Kota Baru Sebelum Akhir Tahun

Tito menerangkan pada prinsipnya Polri selalu mendukung semua kebijakan presiden, termasuk soal pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, pihaknya juga akan menjaga situasi di wilayah Kalimantan Timur tepatnya di kawasan Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sehingga masyarakat di wilayah tersebut juga merasa aman dan bisa menerima pemindahan ibu kota ini secara terbuka.

"Kami menjaga situasi wilayah, masyarakat sana juga agar mereka welcome dan tidak menimbulkan konflik resistensi," katanya.

Tak hanya soal mengamankan wilayah, sebagai salah satu institusi negara, Tito juga menyebut Mabes Polri tentu akan ikut pindah seiring dengan ibu kota yang dipindah ke Kalimantan Timur.

Lihat juga: Pindah Ibu Kota, Eksistensi Bekantan Terancam

Untuk mengimbangi hal itu, pihaknya pun akan segera membuat desain kantor dan asrama kepolisian sesuai dengan desain utama ibu kota negara baru.

"Polri juga pasti akan membuat desain kantor dan asrama sesuai dengan grand design. Karena ini desain gak bisa dibuat dengan cara sendiri," kata Tito.

"Kami akan sesuaikan tapi teknis apa yang diperlukan untuk satuan mana, tentu akan koordinasikan," jelasnya.

Pada 26 Agustus lalu, Presiden RI Jokowi telah mengumumkan lokasi baru ibu kota RI yakni sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan secara resmi ditargetkan terjadi pada 2024.

Lihat juga: Bantah KLHK, Walhi Belum Diajak Bahas Kajian Ibu Kota Baru

[Gambas:Video CNN] (tst/kid)