Wiranto Klaim Aparat Tak Pakai Peluru Tajam Jaga Demo Deiyai

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengklaim telah menginstruksikan aparat keamanan untuk tidak menggunakan peluru tajam saat ingin mengurai massa yang tengah menggelar demonstrasi di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu (28/8).

Ia menekankan aparat keamanan yang diterjunkan untuk mengurai demo itu harus mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif.

Lihat juga: Massa Rusuh di Jayapura, Petugas Tembakkan Gas Air Mata

"Bahwa aparat keamanan sudah diinstruksikan jangan sampai melakukan tindakan represif. Harus persuasif terukur, bahkan senjata peluru tajam tidak boleh digunakan," kata Wiranto di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Unjuk rasa di Deiyai pada Rabu kemarin berujung kerusuhan. Dalam insiden itu tercatat tiga orang tewas. Korban tewas di antaranya dua warga sipil dan seorang anggota TNI AD.

Kerusuhan di Deiyai kemarin menambah daftar daerah di Papua yang dilanda kerusuhan usai insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, beberapa hari lalu. Tercatat sebelumnya daerah Manokwari, Sorong, Fakfak juga dilanda kerusuhan.

Lihat juga: Ketua DPR Sebut Koopssus TNI Bisa ke Papua Jika Ada Separatis

Wiranto mengaku turut khawatir demonstrasi yang meluas di Papua belakangan ini turut ditunggangi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

Ia mengatakan tak seharusnya aparat yang sedang berjaga justru dicelakai oleh oknum yang sengaja membuat rusuh di tengah aksi demonstrasi tersebut.

"Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pedemo atau pendompleng pedemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Bukan pedemo itu," kata dia.

Menurut mantan Panglima ABRI itu tak seharusnya kericuhan dan demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh masyarakat Papua. Sebab, kata dia, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama ini sudah bertindak adil untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Lihat juga: Sebar Hoaks di Dua Media, Tri Susanti Dijerat Pasal Berlapis

Ia lantas merinci bahwa dana pembangunan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua tahun 2018 lalu sangat besar sekitar Rp96 Triliun.

"Padahal, pendapatan daerah yang tersedot ke pusat dari Papua itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar 26 triliun," kata dia 

"Sehingga cukup adil dan sangat adil bahkan kalau kita bicara keadilan, ya. Lebih dari provinsi yang lain sehingga bicara keadilan, tak tepat kalau menuntut keadilan," tambahnya.

[Gambas:Video CNN] (rzr/wis)