Pemkab Penajam Ingin Ibu Kota Baru Tak Sisihkan Warganya

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengaku siap membangun ibu kota baru. Namun, pembangunan itu diharapkan tak membuat warga setempat menjadi terpinggirkan.

"Kalau kami bisa membangun ibu kota, tapi nanti sebagian masyarakat kami tersisihkan. Ini jadi problem besar buat kami," kata Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara Nico Herlambang, di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (29/8) dikutip dari Antara.

Lihat juga: Bappenas Sebut Jakarta Tak Lagi Sandang Gelar DKI Tahun Depan

Diketahui, Presiden Jokowi sudah mengajukan usul ke DPR untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah di Penajam paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Perpindahan itu diprediksi akan membawa serta sebanyak 800 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta. Sementara, penduduk asli Penajam Paser Utara jumlahnya 178 ribu orang.

"Kalau infrastruktur bagus, air bagus, bertetangga sama presiden, kami siap 100 persen. Cuma, Presiden siap tidak bertetangga dengan kami yang petani? Masyarakat kami ini jangan sampai tersingkirkan," kata Nico.

Lihat juga: Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Tambah Tunjangan Kinerja PNS

Keterlibatan masyarakat Penajam dalam pemenuhan bahan pangan untuk ibu kota baru, menurut dia, juga harus menjadi prioritas. Hal itu juga mengingat posisi kawasan Penajam yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan di Kalimantan Timur.

"Jangan sampai nanti kotanya dipindah, pangannya yang nyiapin dari luar wilayah kami. Bisa saja dari luar wilayah kami, tapi penduduk kami jadi prioritas," kata Nico.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron, mengatakan kajian akademik untuk pembangunan calon ibu kota baru di Penajam Paser Utara disiapkan secara multidisipliner.

Lihat juga: Bamsoet: Surat Jokowi soal Pindah Ibu Kota Dibahas Komisi II

Kajian itu mencakup kajian tata ruang, kajian neraca sumber daya air, kebutuhan sumber daya pangan.

"Mengingat kabupaten ini memiliki livelihood (penghidupan masyarakat) yang tidak bisa didatangi modernitas, barangkali perlu penyelarasan dari kajian humanisme bagaimana pola perubahan itu akan diterapkan," kata Dyah.

(arh)