"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu (yang pimpin). Dia mobilisasi diplomatik (untuk mendukung Papua merdeka), mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).
Moeldoko mengatakan langkah yang diambil Benny itu merupakan gerakan politik, sehingga pemerintah tak bisa merespons dengan pendekatan militer. Menurutnya, Benny sebagai kelompok politik dalam mengampanyekan Papua merdeka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itulah seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujarnya.
"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Tito, Minggu (1/9).
Polri saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut. Menurut Tito pihak-pihak yang diduga menggerakkan kericuhan di Papua sudah diketahui.
"Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian," kata Benny dalam akun Facebooknya, Selasa (27/8).
Benny sendiri pernah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, akhir Januari 2019. Ketika itu Benny ikut dalam rombongan delegasi Vanuatu.
[Gambas:Video CNN] (fra/ain)