Komisi III Sebut Pembatalan 10 Capim KPK di Tangan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi III DPR RI menyerahkan hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) kepada Presiden Joko Widodo bila ingin ditunda atau dibatalkan.

Langkah tersebut bisa diambil oleh Jokowi jika menilai 10 nama calon yang tersisa tidak beres alias bermasalah. Hal ini lantaran Pansel Capim KPK merupakan bentukan Jokowi.

"Pansel ini adalah tangan Presiden, berarti Presidennya yang enggak bener gitu, bukan Panselnya, kenapa menunjuk orang ini? Menurut saya, kita ingatkan saja Jokowi bahwa ini ada yang enggak beres agar Jokowi bisa menunda, bisa membatalkan," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Dia mengingatkan, Jokowi dapat melakukan langkah seperti saat Budi Gunawan selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri pada 2015 silam.

Lihat juga: Hujan Kritik Pansel dan Wajah Capim KPK di Tangan Jokowi

Menurutnya, DPR tidak bisa melantik seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena hanya diberikan kewenangan untuk memproses nama calon yang diajukan oleh Presiden.

"(Contohnya) Budi Gunawan sudah fit and proper testdi DPR, Jokowi enggak mau melantik, selesai. DPR memang bisanya memproses, seperti pengalaman Budi Gunawan, sudah fit and proper test tapi Presiden enggak mau melantik, kami bisa apa?" ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III yang lain, Herman Hery berharap Jokowi segera menyerahkan 10 nama capim KPK agar pihaknya bisa segera melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan.

Dia mengingatkan, waktu penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan sudah semakin mepet dengan akhir masa bakti anggota DPR periode 2014-2019.

"Harapan kami adalah Presiden segera menyerahkan ke Komisi III karena waktu untuk melakukan fit and proper test sudah sangat mepet," ujarnya.

Lihat juga: KPK Ingatkan Anggota DPR Terpilih yang Belum Lapor LHKPN

Politikus PDIP itu pun mengaku optimis seluruh rangkian proses seleksi capim KPK periode 2019-2023 akan selesai di masa bakti anggota DPR saat ini.

"Pasti selesai. Bukan hanya optimis, pasti selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengingatkan karakter dan integritas pimpinan KPK jadi pertaruhan kerja Jokowi.

Adnan mengatakan Jokowi harus tetap berhati-hati sebab kepala negara turut bertanggung jawab jika mengambil langkah yang salah dalam menentukan capim KPK.

Lihat juga: Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi Hari Ini

"Presiden harus memastikan calon calon pimpinan KPK adalah orang-orang yang punya integritas dan kredibilitas. Jika tidak maka ini menjadi bumerang buat presiden," kata Adnan di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Adnan kemudian menjelaskan dalam proses seleksi capim KPK yang sedang berlangsung kali ini, peran Jokowi juga sangat krusial dalam menentukan pilihan yang tepat. Menurutnya, posisi KPK harus diletakkan di atas semua kepentingan golongan dan politik.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)