Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Pekerja Sosial Jadi UU

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pekerja Sosial menjadi undang-undang. Proses persetujuan itu diambil melalui rapat paripurna yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). 

Wakil Ketua DPR yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna, Utut Adianto awalnya menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.

"Apakah setuju RUU Pekerja Sosial kita sahkan menjadi undang-undang?" tanya Utut.

Para anggota DPR yang menjadi peserta sidang dalam kesempatan tersebut serempak menyatakan persetujuannya.

"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir secara serempak.

Lihat juga: Kursi Kosong dan Jadwal Molor Warnai Paripurna DPR Hari Ini

Atas persetujuan tersebut, ditemui kemudian, Ketua Panitia Kerja UU Pekerja Sosial, Ace Hasan Syadzili mengaku bersyukur. Ia menekankan RUU itu bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis berkenaan dengan tugas di bidang kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Ace menjelaskan Pekerja Sosial mempunyai peranan penting sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial kepada masyarakat. 

"Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi pekerjaan tersebut dengan pelindungan dan kepastian hukum," kata politikus Golkar tersebut.

Ace lalu merinci UU tentang Pekerja Sosial mengatur diantaranya soal cakupan kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Selain itu, Ace menyebut UU tersebut mengatur standar Praktik Pekerjaan Sosial yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial. Standar tersebut, katanya, akan ditentukan menteri terkait.

Tak hanya itu, Ace mengatakan regulasi itu turut mengatur tentang izin praktik dimana pekerja sosial berkewajiban memiliki STR dan SIPPS. Persyaratan itu wajib dipenuhi bagi Pekerja Sosial lulusan luar negeri dan Pekerja Sosial warga negara asing.

"DPR berharap pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak RUU ini diundangkan untuk menyediakan sarana prasarana serta dukungan anggaran untuk berdirinya Pendidikan Profesi Pekerja Sosial di sejumlah perguruan tinggi," kata Ace.

Lihat juga: Revisi UU Ketenagakerjaan, 50 Pasal Dinilai 'Bahayakan' Buruh

[Gambas:Video CNN] (rzr/kid)