Dokter Pimpin Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS di Maluku Utara

CNN Indonesia | Selasa, 03/09/2019 16:37 WIB
Dokter Pimpin Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS di Maluku Utara Aksi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Maluku Utara. (CNN Indonesia/Sahril Abdullah)
Sofifi, CNN Indonesia -- Wacana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan menuai penolakan di Maluku Utara. Seorang dokter, Fatir M. Natsir memimpin demonstrasi menolak kenaikan iuran BPJS.

Massa dari Solidaritas Rakyat Peduli Jaminan Kesehatan Indonesia Maluku Utara menggelar aksi di halaman kantor DPRD Maluku Utara, Sofifi, Selasa (3/9). Massa aksi menyiapkan petisi berisi lima poin tuntutan untuk pemerintah dan BPJS.

Isi petisi itu di antaranya mendesak pemerintah membatalkan usulan Menteri Keuangan terkait kenaikan iuran BPJS yang dinilai sepihak dan membebani ekonomi rakyat.


Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah memberikan sanksi bagi 2.348 perusahaan yang menyebabkan defisit BPJS Rp32,8 triliun sehingga merugikan negara.


Massa juga mendesak pemerintah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerimaan bantuan dan mencari solusi lain menutupi defisit BPJS alih-alih membebani rakyat kecil dengan kenaikan iuran.

Tuntutan lain yaitu mendesak BPJS melakukan transparansi dalam mengelola anggaran, serta mendesak pemerintah segera mencari solusi menutupi defisit tanpa membebani rakyat.

Petisi tersebut bakal diserahkan pada Komisi IV DPRD yang membidangi kesehatan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Dokter Pimpin Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS di Maluku UtaraAksi menolak kenaikan BPJS Kesehatan di Maluku Utara dipimpin seorang dokter. (CNN Indonesia/Sahril Abdullah)
Selaku koordinator aksi, Fatir menyatakan pihaknya menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kenaikan iuran BPJS.

"Kami di Maluku utara sangat menyesali usulan itu, karena kami tahu bersama bahwa kasus defisit BPJS ini diakibatkan karena banyaknya perusahaan yang melepas tanggung jawab hingga memanipulasi data para tenaga kerja hingga klaim BPJS ini menunggak," kata Fatir. 

Dokter umum itu mengatakan pihaknya tidak terima defisit BPJS dibebankan kepada masyarakat. 


Menurutnya, masih banyak warga Maluku Utara, terutama di daerah pelosok, dengan kondisi ekonomi memprihatinkan. Kenaikan iuran BPJS akan menambah beban hidup mereka.

"Kenaikan iuran 100 persen ini kami kira terlalu tinggi sekali," kata Fatir yang juga putra mantan Wakil Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib.

Dalam aksi itu, tak ada satu pun anggota DPRD yang bersedia menemui massa aksi.

Ketua Komisi IV DPRD Farida Djama yang dihubungi CNNIndonesia.com masih berada di luar daerah. Ia hanya menyatakan kenaikan iuran BPJS merupakan keputusan pemerintah pusat.

"Saya belum bisa banyak komentar karena masih di luar," ucapnya lewat sambungan telepon.


[Gambas:Video CNN] (shr/pmg)