Komisi I Dukung Pembatasan WNA di Papua

CNN Indonesia | Rabu, 04/09/2019 02:58 WIB
Komisi I Dukung Pembatasan WNA di Papua Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mendukung upaya pemerintah membatasi akses warga negara asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat menyusul gelombang demonstrasi di daerah itu yang berujung kerusuhan beberapa hari terakhir.

"Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah," kata Kharis merespons rencana pemerintah membatasi akses WNA di Papua dan Papua Barat, saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya menyatakan pemerintah membatasi akses warga negara asing ke Papua dan Papua Barat. 


Dia memastikan situasi di Papua saat ini tidak lagi leluasa terbuka bagi warga negara asing.

"Dalam keadaan seperti ini, Papua dan Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," ujar Wiranto, kemarin.

Komisi I, kata Kharis, mendorong pemerintah bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi gejolak di Papua belakangan ini.

Ia lantas berkaca pada peristiwa Timor Timur yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 2002 silam. Timor Timur kini menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste.

Kharis menegaskan DPR tak ingin kasus Timor Timur terulang. "Kita kehilangan satu provinsi, artinya sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, artinya harus ada upaya persuasif yang baik," kata dia.

Selain itu, Kharis menyatakan Komisi I selalu terbuka untuk membantu pemerintah bila membutuhkan peranan DPR dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Dari kerusuhan kemarin kita jaga kembali suasana kondusif. Setelah normal kembali masyarakat normal, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata dia

Politikus PKS itu menambahkan Komisi I akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan soal kerusuhan di Papua yang marak belakangan ini.

Hal itu bertujuan agar semua pihak bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi di Papua.

"Kami akan rapat pada hari Kamis dengan Panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo. Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (rzr/wis)