OTT KPK dan 'Kejar Setoran' Agus Rahardjo Cs di Akhir Jabatan

OTT sebagai sebuah operasi senyap dalam penindakan KPK juga menjadi tema yang kerap diangkat oleh para calon pimpinan KPK periode 2019-2023, salah satunya adalah Roby Arya Brata.

Menurut Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab) itu, OTT yang dilakukan KPK selama ini tidak menghasilkan apa-apa.

Ia mengatakan OTT tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan korupsi di republik ini. Padahal lembaga antirasuah cukup agresif melakukan operasi senyap.

Berdasarkan data Transparency international tahun 2018, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya berada di angka 38. Rentang skor indeks adalah 0-100, di mana semakin besar skor berarti semakin bersih dari korupsi.

Lihat juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Bengkayang Punya Harta Rp3 M

Angka itu tidak naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 37. Padahal di 2018 KPK melakukan 28 kali OTT, atau terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu berdiri.

"Ini berarti ada yang keliru dengan strategi penindakan (dan pencegahan) yang dilakukan oleh KPK selama ini. Dampak negatifnya justru membuat pemerintah daerah jadi ketakutan menjalankan program-program strategis untuk rakyat," kata Roby kepada CNNIndonesia.com.

Di sisi lain, Laode Syarif mengatakan bahwa jumlah OTT yang dilakukan KPK masih sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani KPK, hanya 10 persen di antaranya yang dimulai dari OTT.

"Tadi dengan ibu Basaria pada waktu gelar perkara kami hitung jumlah OTT dan tidak OTT kami hitung paling tidak ada 10 persen, kurang dari 10 persen," kata Laode di Gedung KPK, Selasa (3/9).

Lihat juga: OTT KPK 6 Kali dalam Sebulan, Ciduk Jaksa hingga Bupati

Basaria menambahkan bahwa pihaknya juga sudah menerapkan pencegahan berulang kali. Selama empat tahun terakhir KPK lebih banyak melakukan pencegahan ketimbang penindakan.

Hal itu ditunjukkan dengan kegiatan penyuluhan, penyelamatan aset, dan pembekalan antikorupsi. Kelima pimpinan juga kerap kali berkeliling Indonesia untuk melakukan pencegahan.

"Memang pencegahan itu sudah berulang kali, empat tahun ini jauh lebih banyak pencegahan dari penindakan. Kita tahun kemarin 30 (OTT), tahun ini 15 (OTT), ini sangat kecil sebetulnya," kata Basaria. (sah/osc)

---