Soroti Pandangan Capim KPK, Komisi III Anggap OTT Tak Efektif

CNN Indonesia | Jumat, 06/09/2019 00:45 WIB
Soroti Pandangan Capim KPK, Komisi III Anggap OTT Tak Efektif Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani merespons 10 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang bakal segera mengikuti fit and proper test dalam waktu dekat. Beberapa hal jadi sorotan, misalnya soal pandangan Irjen Firli Bahur terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Arsul mengaku sepakat dengan Kapolda Sumatera Selatan itu bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK tidak cukup dengan OTT. Arsul menilai pemberantasan korupsi harus terintegrasi dengan upaya-upaya pencegahan karena OTT yang dilakukan KPK selama ini tidak efektif untuk menimbulkan efek jera.

"Faktualnya OTT yang dilakukan KPK selama ini dengan segala bentuk festivalnya tidak menimbulkan efek jera. Bahkan dengan penindakan-penindakan yang dilakukan, KPK pun tidak membuat indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/9).


Ia melanjutkan, OTT tidak bisa diandalkan sebagai strategi utama dalam kerja-kerja KPK. Apalagi hal itu hanya menyangkut suap yang tidak terlalu besar.

"Kasus-kasus korupsi besar seperti mafia pangan, mafia pajak, dan lain-lain tidak tersentuh dengan masif," ujar dia.
Menurut Arsul, penindakan korupsi mestinya berbasis pada bangunan kasus atau case building atas perkara-perkara yang besar dengan proses penyelidikan yang mendalam mengingat KPK diberi anggaran yang lebih besar untuk Polri dan Kejaksaan Agung.

Lebih jauh dia berpandangan, Firli layak masuk dalam 10 besar capim KPK karena memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum pidana materiil maupun formil yang baik.

Selain itu, Arsul juga menilai Firli memiliki kepemimpinan yang bagus, mengingat dia pernah memimpin sejumlah kepolisian daerah.

"Bukan hal yang mengejutkan kalo ia lolos dalam 10 nama capim yang akan diuji oleh DPR nanti," ujar Sekjen PPP itu.

Sebelumnya, DPR telah menerima 10 nama capim KPK dari Presiden Jokowi. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan 10 nama capim KPK itu diterima pihaknya pada Rabu (4/9) siang.

"Iya betul, sudah kami terima tadi siang," kata Indra saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Jokowi tidak memberikan catatan khusus dalam surat terkait 10 nama capim KPK yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Menurutnya, surat yang dikirim Jokowi ke DPR hanya berisi daftar nama yang disusun dalam bentuk tabel saja.

"Tidak ada (catatan khusus). Saya belum lihat suratnya, tapi sejauh yang biasa kami terima ya biasa saja. Surat kemudian tabel nama, tidak ada komentar apa-apa," kata sosok yang akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (4/9).

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)