Karhutla Makin Parah, BRG Disebut Lembaga Korup

CNN Indonesia | Kamis, 12/09/2019 03:35 WIB
Karhutla Makin Parah, BRG Disebut Lembaga Korup Kebakaran hutan (ANTARA FOTO/Ahmad Rizki Prabu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi Badan Restorasi Gambut (BRG) usai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menemukan beberapa indikasi BRG jadi lembaga korup yang tidak memberi sumbangsih pada penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Pemerintah harusnya bisa melihat modus karhutla yang terjadi, ada pola kebakaran yang terjadi bergilir dalam kawasan konsesi. Pada sisi lain, ada praktik korup dalam proses restorasi, BRG dan TRGD (Tim Restorasi Gambut Daerah) harus dievaluasi di semua wilayah," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah Dimas Novian dalam keterangan tertulis, Rabu (11/9).


Dimas menyebut beberapa waktu belakangan ada temuan tujuh sumur bor fiktif di Kalteng. Sumur bor itu bagian dari infrastruktur yang dibangun untuk restorasi gambut.

Hasil kinerja BRG sejak dibentuk pada 2015 lalu juga dipertanyakan Walhi. Melalui pengolahan data satelit, Walhi mencatat ada peningkatan titik panas di beberapa daerah.

Pada bulan Juli 2019, tercatat sebanyak 1.748 hotspot. Kemudian naik di Agustus menjadi 8.566 hotspot. Lalu baru berjalan 7 tujuh hari di awal September, angkanya sudah mencapai 6.311 hotspot.

Walhi juga karhutla bersumber dari kerusakan ekosistem gambut. Sebab titik panas tersebar di lahan-lahan konsesi.
Dalam catatan mereka, ada 13.137 titik panas pada kurun waktu 1 Januari - 7 September 2019.

Dari jumlah itu, 8.606 titik panas berada pada kawasan kesatuan hidrologis gambut (KHG), sedangkan 4.592 titik pada kawasan konsesi (izin kehutanan dan perkebunan).

"Lemahnya pengawasan upaya restorasi ekosistem gambut, khususnya pada kawasan konsesi mengakibatkan penanganan karhutla tidak mengalami kemajuan. Bahkan semakin memburuk jika mempertimbangkan peningkatan data hotspot saat ini," ucap Direktur Eksekutif Walhi Nurhidayati dalam rilis tersebut.

[Gambas:Video CNN] (dhf/eks)