Alexander Marwata: Hanya Orang Goblok yang Kena OTT KPK
CNN Indonesia
Kamis, 12 Sep 2019 15:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) petahana Alexander Marwata mengatakan hanya orang goblok yang bisa kena operasi tangkap tangan (OTT). Ia menyampaikan hal itu saat ditanya terkait pencegahan lebih penting dari penindakan dalam uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III DPR RI.
Alex menyebut OTT adalah suatu hal yang mudah dilakukan dan tidak menarik. Namun kegiatan itu menyita perhatian besar dari publik melalui media.
"Saya tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK meski saya ada di dalamnya. Tidak membutuhkan teknik yang rumit, kalau boleh saya katakan, hanya orang goblok saja yang kena OTT. Orang tidak capek (melakukannya)," ucap Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).
Belakangan ini KPK memang gencar melakukan OTT, khususnya yang melibatkan kepala daerah. Alex pun yakin KPK masih akan terus melakukan OTT di hari-hari mendatang.
"Apakah OTT KPK yang kemarin itu yang terakhir, saya yakin tidak," katanya.
Alex menerangkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinyatakan bahwa seseorang bisa mengeluarkan biaya antara Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk menjadi kepala daerah.
Menurutnya, hal itu membuat seorang kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi karena biaya yang dikeluarkan hingga puluhan miliar itu tidak akan bisa kembali bila hanya mengandalkan uang dari penghasilan sebagai kepala daerah.
"Saya bisa pastikan penghasilan yang bersangkutan selama lima tahun ke depan tidak mungkin bisa menutupi biaya itu. Akhirnya orang akan terjebak itu, pasti," ucap Alex.
Alex menerangkan KPK sebenarnya sudah melakukan banyak program terkait pencegahan. Namun kinerja pencegahan KPK tidak banyak diliput media massa dibandingkan kegiatan OTT.
Dia menyampaikan hal tersebut jadi salah satu kelemahan KPK saat ini. Komisi Antirasuah, menurut Alex, kurang bisa menggaet media massa terkait pencegahan.
Lebih lanjut, Alex juga menyampaikan pandangan terkait pencegahan. Menurutnya, KPK seharusnya juga mengutamakan pencegahan.
Alex memaparkan contoh kasus dalam sebuah pelelangan, KPK telah mengetahui ada potensi seorang pengusaha akan memicu korupsi. Ada dua pilihan, KPK melarang sang pengusaha ikut lelang dan KPK membiarkan pengusaha ikut lelang sambil bersiap melakukan OTT.
"Kalau digunakan intervensi, bisa mencegah. Di sisi lain bisa menyelamatkan orang-orang yang mungkin bisa pidana. Saya pasti di-bully banyak orang karena ini enggak populer," ujar dia.
[Gambas:Video CNN] (mts/dhf/pmg)
Alex menyebut OTT adalah suatu hal yang mudah dilakukan dan tidak menarik. Namun kegiatan itu menyita perhatian besar dari publik melalui media.
"Saya tidak begitu terkesan dengan kegiatan OTT di KPK meski saya ada di dalamnya. Tidak membutuhkan teknik yang rumit, kalau boleh saya katakan, hanya orang goblok saja yang kena OTT. Orang tidak capek (melakukannya)," ucap Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah OTT KPK yang kemarin itu yang terakhir, saya yakin tidak," katanya.
Menurutnya, hal itu membuat seorang kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi karena biaya yang dikeluarkan hingga puluhan miliar itu tidak akan bisa kembali bila hanya mengandalkan uang dari penghasilan sebagai kepala daerah.
"Saya bisa pastikan penghasilan yang bersangkutan selama lima tahun ke depan tidak mungkin bisa menutupi biaya itu. Akhirnya orang akan terjebak itu, pasti," ucap Alex.
Alex menerangkan KPK sebenarnya sudah melakukan banyak program terkait pencegahan. Namun kinerja pencegahan KPK tidak banyak diliput media massa dibandingkan kegiatan OTT.
Dia menyampaikan hal tersebut jadi salah satu kelemahan KPK saat ini. Komisi Antirasuah, menurut Alex, kurang bisa menggaet media massa terkait pencegahan.
Lebih lanjut, Alex juga menyampaikan pandangan terkait pencegahan. Menurutnya, KPK seharusnya juga mengutamakan pencegahan.
Alex memaparkan contoh kasus dalam sebuah pelelangan, KPK telah mengetahui ada potensi seorang pengusaha akan memicu korupsi. Ada dua pilihan, KPK melarang sang pengusaha ikut lelang dan KPK membiarkan pengusaha ikut lelang sambil bersiap melakukan OTT.
"Kalau digunakan intervensi, bisa mencegah. Di sisi lain bisa menyelamatkan orang-orang yang mungkin bisa pidana. Saya pasti di-bully banyak orang karena ini enggak populer," ujar dia.
Lihat juga:Basa-basi Ujian Capim KPK di DPR |
[Gambas:Video CNN] (mts/dhf/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK