Politikus PDIP Sebut Wadah Pegawai KPK Jadi Kelompok Politik

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 14/09/2019 03:30 WIB
Politikus PDIP Sebut Wadah Pegawai KPK Jadi Kelompok Politik Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai Wadah Pegawai KPK tak ubahnya kelompok politik yang kerap menekan para pimpinan, termasuk soal kasus Firli Bahuri. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) tak ubahnya wadah politik yang kerap menekan para pimpinan KPK terhadap mekanisme kerja yang ada di institusi itu.

Masinton menilai WP KPK telah menekan para pimpinannya untuk mempengaruhi keputusan digelarnya konferensi pers terkait pelanggaran etik Ketua KPK 2019-2023 terpilih, Firli Bahuri, Rabu (11/9) lalu.

"Kalau kemarin Wadah Pegawai namanya, sekarang Wadah Politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, menekan publik melakukan pressure terhadap DPR," ujar Masinton saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (13/9).


Pernyataan Masinton itu tak lepas dari pengakuan capim KPK petahana, Alexander Marwata yang menyatakan konferensi pers Saut terkait pelanggaran etik Firli Bahuri ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK itu dilakukan tanpa sepengetahuannya.


Menurutnya, desakan dan tekanan yang dilakukan oleh WP KPK terhadap mekanisme kerja pimpinan sudah di luar batas.

Ia mencurigai ada yang tidak beres dengan mekanisme kepemimpinan di internal institusi KPK. Hal itu dibuktikan dari tekanan dan intervensi yang dilakukan oleh WP KPK dan ketidakharmonisan antarpimpinan KPK saat ini.

"Itu kemudian menampakkan bahwa lembaga itu secara eksklusif dimonopoli sama kepentingan yang namanya Wadah Politik KPK," kata Masinton.

Politikus PDIP Sebut Wadah Pegawai KPK sebagai Kelompok PolitIrjen Firli Bahuri dipilih sebagai ketua KPK periode 2019-2023 oleh Komisi III DPR. (Detikcom/Lamhot Aritonang)
Firli diduga melakukan pelanggaran etik karena menemui mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang biasa disapa TGB saat KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang menimpa TGB.

Melihat hal itu, Masinton menyebut kasus itu tak perlu diungkit kembali karena sudah berlangsung pada 2018. Oleh karenanya, Masinton memandang WP KPK saat ini sudah bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Harus diubah ke depan, WP harus diisi oleh ASN agar tidak berpolitik, sehingga KPK tidak sakit-sakitan lagi. Kalau sekarang (KPK) tubuhnya sakit, enggak sehat, banyak friksinya," kata Masinton.


Saut Gagal Jegal Firli

Selain itu, Masinton menduga mundurnya Saut Situmorang dari posisi Wakil Ketua KPK karena gagal menghentikan laju Firli untuk menjadi pimpinan KPK.

"Kan mereka yang paling getol menyerang Pak Firli. Lalu, mereka merasa misinya enggak berhasil ya mengundurkan diri," ucap dia.

Di sisi lain, Masinton memandang sikap Saut membuatnya ragu atas integritas dan sikapnya sebagai pimpinan KPK selama ini. Padahal, kata dia, Saut selama bekerja empat tahun di KPK ini sudah digaji pemerintah alias dengan uang rakyat.

"Kan, mereka digaji negara untuk bekerja profesional, lalu kesempatan itu malah mereka gunakan untuk aktivitas politik menyerang orang. Ketika keinginan mereka tidak terpenuhi lalu mengundurkan diri. Pertanggungjawabkan dong semuanya sampai selesai masa jabatan," tutur Masinton.

(rzr/pmg)