DPR Bentuk Panitia Khusus Pengkajian Ibu Kota Baru di Kaltim

Jakarta, CNN Indonesia -- DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini merespons keputusan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait ibu kota baru.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan pansus yang dibentuk DPR hanya sebatas mengkaji hasil kajian pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Pengkajian itu sendiri belum termasuk untuk membahas rancangan undang-undang secara lebih dalam.

Lihat juga: Bappenas: Anggaran Ibu Kota Baru Rp466 T Masih Bisa Berubah

"Jadi, yang mau ditetapkan adalah Pansus Pengkajian. Jadi belum [pansus] Undang-Undang. Kan pemerintah, presiden, mengirimkan surat ke DPR beserta lampiran kajiannya. DPR meresponsnya dengan membentuk pansus," ujar Amali saat dihubungi wartawan, Senin (16/9).

Lebih lanjut, Amali mengatakan Pansus itu akan diresmikan dalam rapat paripurna DPR, Senin (16/9) siang ini. Peresmian dilakukan lengkap dengan struktur pimpinan dan ketua pansus.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, anggota Pansus Pengkajian pemindahan Ibu Kota ini berjumlah 30 orang yang tersebar dari seluruh fraksi yang ada di DPR saat ini. Ia merinci anggota paling banyak berasal dari PDI Perjuangan 6 orang dan Golkar 5 orang.

"Kalau Golkar [anggotanya] saya, Pak Adies Kadir, Komisi XI Pak Sarmuji, kemudian Pak Dadang Komisi II, sama Komisi V saya enggak tahu siapa, karena yang dominannya Komisi II," ucap Amali.

Lihat juga: Pindah Ibu Kota, Pemerintah Diminta Lebih Peduli Lingkungan

Selain itu, Amali menyatakan batas waktu kerja pansus untuk mengkaji kajian dari presiden itu sampai akhir September 2019 ini. Setelah itu pansus harus melaporkan kepada pimpinan DPR hasil kinerjanya meskipun urung selesai.

"Paling batas akhirnya 30 September. Selesai tidak selesai kami harus beri laporan kepada pimpinan DPR yang memberikan tugas kepada kami," kata Amali.

Berdasarkan nama-nama yang disahkan dalam rapat paripurna, PDIP mengirim enam kadernya di Pansus. Sementara Golkar mengirim lima kader. Gerindra mengirim empat dan PAN tiga. PKB, PKS, PPP, dan Nasdem masing-masing mengirim dua kadernya dan Hanura satu. Sementara Demokrat belum menyetor nama kadernya. 

[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)